SUKABUMIUPDATE.com - Beberapa waktu lalu ramai diberitakan soal reaksi beberapa sekolah, terutama SMK swasta di Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi yang menolak keberadaan SMA Negeri 1 Kalapanunggal. Salah satu yang paling vokal menolak keberadaan SMA negeri tersebut adalah Kepala SMK Nurul Bayan, Deden Saepudin.

Reaksi penolakan tersebut berbutut reaksi kembali oleh sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Pendidikan Kalapanunggal. Bahkan rencananya, masyarakat yang mendukung penuh pendirian SMAN 1 Kalapanunggal tersebut akan menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis, 21 Mei 2020 mendatang, di depan SMK Nurul Bayan.

BACA JUGA: SMA Negeri Kalapanunggal Sukabumi Rekrut Siswa Baru? Guru Swasta Rencanakan Demo

Koordinator Masyarakat Peduli Pendidikan Kalapanunggal, Abdul Hamid mengatakan, aksi tersebut adalah akumulasi dari dinamika yang sempat terjadi belakangan ini, dimana muncul riak penolakan keberadaan SMAN 1 Kalapanunggal. Padahal di sisi lain, tak sedikit masyarakat yang menantikan keberadaan SMA negeri tersebut.

"Ada dua poin yang ingin kami sampaikan. Pertama kami merespon dan menyambut baik adanya SMAN 1 Kalapanunggal. Tapi kan dari kemarin seakan-akan publik belum merespon dengan signifikan. Padahal kami sebagai masyarakat Kalapanunggal sangat menyambut baik, hanya saja belum terfasilitasi semua. Makanya kami merepresentasikan masyarakat tersebut," kata Abdul Hamid kepada sukabumiupdate.com, Sabtu (16/5/2020).

BACA JUGA: Reses, Hendar Dapat Usulan Tambah SMA Negeri di Cikembar Sukabumi

Lanjut Abdul Hamid, sejak awal mula rencana pendirian SMAN 1 Kalapanunggal, sudah banyak masyarakat yang mendandatangani persetujuan hadirnya sekolah tersebut. Salah satu poin penting, tegas Abdul Hamid, masyarakat menginginkan sarana pendidikan yang mudah diakses dan berkualitas, yang sama seperti kawasan lainnya di Kabupaten Sukabumi.

"Poin kedua, terkait penolakan dan penjegalan yang dilakukan belakangan ini, ada yang menginisiasi. Yang menginisiasi adalah Haji Deden Saepudin (Kepala SMK Nurul Bayan). Maka dari itu, kami secara tegas mengambil sikap, kalau tetap seperti ini, kami akan mencoba mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk mencabut izin operasional dari SMK Nurul Bayan," tegasnya.