SUKABUMIUPDATE.com - Pembagian beras raskin bagi masyarakat di Kelurahan Surade, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi dikeluhkan warga. Sejumlah warga mendapat jatah beras tidak sesuai dengan ketentuan.
Ketua RT 4 RW 6 Kampung Nagrak, Kelurahan Surade, Sulaeman (40 tahun ) mengatakan, Ia kerap merasa dilematis. Dirinya harus membagikan beras yang jumlahnya tak sesuai dengan kondisi masyarakat di lingkungannya yang rata-rata tergolong tidak mampu.
"Kami bingung karena jumlah masyarakat yang diperbolehkan menerima bantuan beras raskin jumlahnya semakin sedikit. Padahal di lapangan, jumlahnya warga kurang mampu banyak," ungkap Sulaeman. kepada sukabumiupdate.com, Selasa (6/1/2018).
BACA JUGA: Mentan Bentuk Tim Sergap, Antisipasi Merosotnya Harga Gabah di Sukabumi
Ia menilai program raskin yang digulirkan pemerintah cukup membantu masyarakat. Namun, pendataan warga penerima bantuan kerap tidak sesuai dengan kondisi ril di lingkungan masyarakat.
Hal senada juga dikeluhkan Julyani (52). Ketua RT 10 RW 7 Kampung Babakan Karang Kelurahan Surade mengatakan, dari 20 warga kurang mampu yang terdaftar, hanya 10 orang yang menerima bantuan beras raskin. Padahal, jumlah masyarakat kurang mampu sebenanrnya lebih banyak dari data yang ada.
"Saya juga merasa dilematis. Ketika saya harus membagikan beras yang jumlahnya tak sesuai dengan kondisi masyarakat. Tak jarang saya harus mengemas ulang beras yang jumlahnya sedikit tersebut agar semua warga kurang mampu kebagian," ungkap Julyani.
BACA JUGA: GASAK Tuding Penjualan Harga Raskin di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi Diatas Ketentuan
Sementara itu, Kasi Kesos Kelurahan Surade, Didi Supriadi menuturkan, terdapat 280 kepala keluarga (KK) yang tergolong warga kurang mampu. Jumlah tersebut cenderung menurun dibandingkan dengan data tahun sebelumnya yakni 367 KK.
"Pengurangan jumlah warga kurang mampu penerima bantuan raskin ini mengacu pada data Dinas Sosial. Jumlah warga kurang mampu di wilayah kami berkurang, ada yang pindah dan ada juga yang meninggal dunia," tutur Didi.
"Kami hanya bertugas membagikan saja, karena jumlah dan data masyarakat miskin yang mendapat bagian itu dari Dinas Sosial, "pungkas Didi.
