SUKABUMIUPDATE.com - Pengalokasian dana APBN untuk membiayai pembuatan sertifikat tanah pada tahun ini (2017) meningkat hingga mencapai Rp2,5 triliun, dibandingkan tahun sebelumnya (2016), biaya sebesar itu untuk sebanyak lima juta bidang sertifikat. Hal tersebut dikemukakan Presiden Joko Widodo.
"Per tahun biasanya pembuatan sertifikat sekitar 400 ribu. Namun untuk tahun ini lima juta sertifikat harus keluar. Tahun depannya lagi tujuh juta, tahun depannya sembilan juta sertifikat," ungkapnya saat penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat se-Sukabumi, di Lapang Soetadi Ronodipuro Setukpa Polri, Jalan Bhayangkara, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (31/8/2017).
BACA JUGA:Â Beruntung, Tiga Warga Sukabumi Ini Dapat Sertifikat Tanah dan Bonus Sepeda dari Jokowi
Pria yang akrab dengan sapaan Jokowi ini menegaskan, sertifikat merupakan tanda bukti atau hak hukum sehingga dengan sudah memiliki sertifikat, masyarakat akan lebih tenang karena tidak akan ada yang mengklaim.
"Sertifikat ini harus dijaga, masukin plastik, takut kena air, bocor. Kalau atap rumah bocor, foto copy dulu, khawatir sertifikat hilang. Kalau diagunkan, sekali lagi saya ingatkan, harus diitung, dikalkulasikan yang matang, bisa nyicil apa nggak?," bebernya.
BACA JUGA:Â Lima Sepeda Mountain Bike Disiapkan Jokowi untuk Pelajar Sukabumi
Sementara Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil mengatakan program sertifikat ini bersifat gratis. Di Jawa Barat sendiri, kata dirrinya, targetnya 25 ribu sertifikat, namun sampai kini baru tersertifikatkan sebanyak 13 ribu bidang.
"Kami akan terus mempercepat penyertifikatan tanah ini. Tahun ini ditargetkan lima juta sertifikat. Jawa Barat saja mencapai 594 ribu. Dengan adanya sertifikat, sengketa bisa dihilangkan, dan mafia tanah bisa dihindari," ujarnya dalam kesempatan sama.
