SUKABUMIUPDATE.com – Ratusan masyarakat berbondong-bondong mendatangi Kantor Kelurahan Gunung Puyuh Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi Jawa Barat, guna melengkapi administrasi yang diadakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Pantauan sukabumiupdate.com, antrean masyarakat yang akan melengkapi administrasi kependudukan mengular kurang lebih 20 meter dengan berbagai usia.

BACA JUGA: Kepala UPTD Dukcapil Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi: Buat e-KTP Gratis

Kepala Disdukcapil Kota Sukabumi, Iskandar mengatakan program jemput bola (Jempol) permukiman ini sengaja menggandeng beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seperti Perpustakaan, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pertanian, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), agar mendapatkan berbagai informasi dan sesuai keinginan Lurah Gunung Puyuh Tri Hastuti menjadi gebyar.

BACA JUGA: Sudah Bayar, Warga Pasiripis Kabupaten Sukabumi Kecewa Tujuh Bulan e-KTP Tak Selesai

“Jempol permukiman ini kita berjalan tidak sendiri, tapi didampingi rekan-rekan SKPD, agar suasana lebih hangat dan bisa turut serta karena masyarakat juga butuh sentuhan pelayanan lainnya. Satu program kita keroyok dengan berbasis masyarakat dan kelurahan, untuk hasil akhir kita informasikan nanti," ujar Iskandar di sela kesibukannya kepada sukabumiupdate.com, Sabtu (15/7/17).

Sementara Lurah Gunung Puyuh, Tri Hastuti mengapresiasi program Jempol tersebut sehingga administrasi kependudukan yang merupakan hak masyarakat terpenuhi.

BACA JUGA: Suket Rentan Rusak, Warga Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Pertanyakan Blanko e-KTP

"Ya, apresiasi sekali program Disdukcapil ini. Cuma kita ingin ada inovasi sehingga sedikit berbeda dan menjadi gebyar, sesuai rapat koordinasi (Rakor) dengan RT RW serta kader PKK lintas, sektoral pun hadir untuk melayani masyarakat. Sambil menunggu masyarakat bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat, juga penghasilan untuk ibu-ibu PKK yang menjajakan makanannya," sampainya dalam kesempatan sama.

Tri berharap, dengan gebyar ini paling tidak masyarakat lebih mudah untuk mengakses, bagaimana cara mendapatkan adminiatrasi kependudukan. “Administrasi kependudukan merupakan hak mereka dan kewajiban untuk kami melayaninya," tandas Tri.