SUKABUMIUPDATE.com - Sepekan sudah Bupati Sukabumi Marwan Hamami beserta rombongannya berangkat umrah ke tanah suci. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi berharap pimpinan daerah itu membawa solusi untuk segala persoalan yang ada di Kabupaten Sukabumi.
"Kita menunggu, mudah-mudahan sekembali dari umrah membawa solusi untuk segala persoalan yang ada di Kabupaten Sukabumi," tegas Ketua GMNI Sukabumi, Dewek Sapta Augrah, kepada sukabumiupdate.com, Sabtu (18/3).
Tidak hanya itu, dirinya berharap, Bupati Sukabumi bisa menjawab juga persoalan penggunaan anggaran keberangkatan umrah secara mendetail kepada masyarakat. Agar tidak ada prasangka, karena keberangkatan bupati juga bersama pengusaha dan dua orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi.
"Kalau sampai benar nanti anggaran umrah bukan dari kantong pribadi bagaimana coba? Meskipun bukan APBD misalnya, namun pengusaha yang biayain, itu juga masuk ke gratifikasi," bebernya.
BACA JUGA:
Setahun Kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati Sukabumi, GMNI Tagih Janji
GMNI Sukabumi Akan Terus Kawal Pemerintahan Marwan-Adjo
Anggota Baru GMNI Desak Bupati Sukabumi, Ambil Alih Tanah Untuk Rakyat
Selain itu, menurut Dewek, persoalan ikutnya dua orang anggota DPRD Kabupaten Sukabumi pun wajib dipertanyakan izin nya. Karena mau bagaimana pun, yang memberikan Surat Keputusan (SK) dan melantik bukan Bupati Sukabumi, sehingga keberangkatan pejabat saat bekerja harus mendapatkan izin dari orang yang memberikan SK tersebut.
"Pokoknya kita akan tunggu bupati kita pulang, dan menjelaskannya kepada masyarakat tentang semuanya itu, terutama apa yang akan diperbuat untuk Sukabumi Lebih Baik ketika lebih sering bolak balik ke luar negri dari pada bekerja nyata," tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, menurut Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Risbandi AR, banyak janji politik belum terealisasi karena pembangunan pada 2016 merupakan program yang disusun pada 2015, saat masih dipimpin Bupati Sukmawijaya. "Untuk 2017 ini, nanti masyarakat bisa menilai sendiri, karena program kerja disusun di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi saat ini," ujar Risbandi kepada sukabumiupdate.com, Minggu (12/3).
Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Iyos Somantri memastikan bahwa biaya umrah tersebut bukan berasal dari APBD. "Saya pastikan, bukan," singkatnya, Senin (13/3).
