SUKABUMIUPDATE.com - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Sukabumi menilai, setahun kinerja kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati Sukabumi, Marwan Hamami dan Adjo Sardjono, berlawanan dengan tagline Sukabumi Lebih Baik.
Demikian dikemukakan Sekretaris DPC Partai Hanura, M Hamzah ketika diminta komentarnya mengenai sikap Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sukabumi yang menyatakan sikap politik sebagai oposisi permanen pemerintahan Marwan-Adjo.
Bagi Hanura, kata dia, semenjak bupati dan wakil bupati dilantik, sudah menjadi oposisi bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sukabumi. “Awalnya sikap oposisi kami ini, untuk mengoreksi kinerja Pemda,†ujar M. Hamzah kepada sukabumiupdate.com saat dihubungi melalui sambungan selular, Sabtu (11/3).
Setahun dalam perjalanannya, kata dia, Hanura melihat tidak ada hasil siginifikan dari kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi. “Kami memandang Kabupaten Sukabumi ternyata lebih buruk atau tidak sesuai dengan tagline Sukabumi Lebih Baik. Janji Politik belum ada yang teralisasi,†papar dia. Â
Banyak hal yang menjadi penilaian Hanura, salah satunya tidak ada action nyata untuk mewujudkan visi-misi. Selama ini, hanya acara seremonial yang tidak ada artinya dilakukan. Ia menilai, tidak ada kemampuan manajerial kepala daerah untuk meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah.
BACA JUGA:
Soal Kinerja Marwan-Adjo, Politikus PD Kabupaten Sukabumi Tantang PAN Debat Terbuka
Nilai Marwan-Adjo Nol Besar, DPD PAN Kabupaten Sukabumi Nyatakan Oposisi Permanen
GMNI Sukabumi Akan Terus Kawal Pemerintahan Marwan-Adjo
Hanura memandang, pelayanan paling buruk dari Pemda Kabupaten Sukabumi, terkait layanan kesehatan, infrastruktur, sosial dan pendidikan. “Tapi paling buruk dan rapor merah itu layanan kesehatan. Banyak kasus yang terungkap tetapi tindakan nyata tidak ada,†tegas dia.
Sebenarnya, tambah dia, kendati Hanura berada pada posisi oposisi, Hanura tetap akan membantu pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteran rakyat. “Hanya saja kami melihat bupati tidak jeli dalam membangun komunikasi politik. Sebagai oposisi, kami pun memiliki tanggung jawab untuk memajukan daerah. Padahal kami dengan komposisi memiliki dewan di tingkat provinsi serta DPR RI, siap menggiring program pembangunan. Komunikasi ini pernah kami bangun, tetapi belum mendapat respon dari bupati,†ungkap dia.
Di tengah karut marutnya pelayanan, dan buruknya infrastruktur tambah dia, bupati malah tengah mempersiapkan perjalanan umroh dengan sejumlah parati pendukung dan pejabat. “Kami dapat informasi, keberangkatan itu menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Tujuannya baik, tetapi alangkah baiknya kalau anggaran itu dipergunakan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak,†tegas dia.
Hanura, kata dia, akan selalu meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk menunaikan janji politik yang sampai hari ini belum terealisasi.  “Kami memandang Pemda kurang jeli akan persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Apakah bupati pura-pura tidak tahu atau benar tidak tahu,†sindirnya.
