SUKABUMIUPDATE.com - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kabupaten Sukabumi, Dedi Chardiman mengklaim, penataan [edakang kaki lima (PKL) yang dilakukan dalam kurun waktu dua bulan ini sesuai prosedur. Dedi menegaskan penataan PKL dan bangunan liar yang melanggar hukum ke depannya akan dilakukan permanen, bukan situasional apalagi hanya untuk mendapatkan piala Adipura.

“Masalah saat ini, menertibkan PKL juga harus dibarengi dengan solusi relokasi. Di Palabuhanratu, solusi ini telah dikoordinasikan, seperti PKL depan pasar dan di jembatan masuk ke Pasar Semi Modern Palabuhanratu. Untuk PKL di Jalan Siliwangi diakomodir oleh toko, dan di depan RS Palabuhanratu diselesaikan oleh pihak rumah sakit,” jelas Dedi kepada sukabumiupdate.com, Jumat (24/2).

Untuk bangunan liar, menurut Dedi, sejauh ini keberadaan bangunan yang diduga tidak berizin di sempadan pantai maupun PKL, sudah terdeteksi dan ditangani dan tinggal pengawasannya. “Sat Pol PP membentuk tim pengawasan bahkan pada 1 Maret akan diberlakukan patroli ke sejumlah titik PKL. Jika masih saja ada yang melanggar apalagi bangunan yang sudah dibongkar dibangun kembali, akan dikenakan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku," tegas Dedi.

BACA JUGA:

Penataan PKL Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Terus Bergulir

Nakal, PKL Kembali Kuasai Trotoar Jalan Utama Cicurug Kabupaten Sukabumi

Kasat Pol PP Kabupaten Sukabumi Instruksikan Bongkar Lapak PKL Secara Permanen

Sat Pol PP berharap, pemilik bangunan liar terutama di sempadan pantai dan PKL untuk memahami dan menaati peraturan. “Penertiban ini bukan sebatas penilaian Adipura atau pun sementara, namun akan dilakukan secara permanen agar pelanggaran tidak terjadi lagi di kemudian hari. Ini program Kabupaten Sukabumi dan kita tidak akan tebang pilih."

Asisten Daerah Kabupaten Sukabumi, Asep Abdul Wasit menegaskan, tahun ini penertiban PKL dan bangungan liar akan difokuskan di delapan kecamatan yang menjadi target pembangunan kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu. “Kita berharap kontinuitas penanganan bisa terpelihara dan didukung seluruh komponen masyarakat,” sambung Asep.