SUKABUMIUPDATE.com -  Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi akan terus mengawal pemerintahan Marwan-Adjo hingga jargon Sukabumi Lebih Baik terlaksana. Demikian diungkapkan Ketua GMNI Sukabumi, Dewek Sapta Anugrah, saat melakukan aksi demonstrasi di Pendopo Negara Kabupaten Sukabumi, di Jalan Jend. Ahmad Yani, Senin (20/2).

Dalam pandangan GMNI, pemerintahan Bupati dan Wakil BUpati Sukabumi tidak berjalan baik, sehingga perlu diultimatum dan perlu pengawalan. “Kami akan terus mengawal pemerintahan Marwan-Adjo. Kami juga meminta jargon Sukabumi Lebih Baik dilaksanakan guna mewujudkan masyarakat relijius dan mandiri,” pekik Dewek.

Pada kesempatan itu, GMNI juga menyampaikan terkait reforma agraria, percepatan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, serta pembangunan rumah tidak layak huni. Bukan hanya itu, GMNI meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sukabumi agar pro terhadap petani dan kaum buruh.

“Salah satu indikator mandiri itu, kejelasan kesejahteraan kaum buruh dan petani. Saat ini ada beberapa kasus petani alami diskriminasi dari aparat hukum yang berkolaborasi dnegan pemerintah,” katanya.

BACA JUGA:

Setahun Kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati Sukabumi, GMNI Tagih Janji

GMNI Nilai Kejari Kabupaten Sukabumi Inkonsisten

GMNI Desak Kejaksaan Bongkar Korupsi Satpol PP Kabupaten Sukabumi

Dewek menambahkan, selama ini, kinerja Marwan-Adjo kebanyakan hanya bersifat seremonial dan pencitraan “Kemudian mengumbar janji bahwa Sukabumi Lebih Baik akan segera dilaksanakan. Tetapi mereka seolah alergi melihat kondisi yang terjadi saat ini di tengah-tengah masyarakat,” pungas Dewek.

Sesuai dengan statemen Marwan, imbuh Dewek, apabila tidak melaksanakan janji-jani politik dan program kerja dalam dua tahun kepemimpinannya, akan mengundurkan diri. “Ini akan kita tunggu dan meminta komitmen itu kelak,” katanya.

Sementara Asisten Bidang Pemerintah, Asep Abdul Wasit menyayangkan sikap GMNI yang melakukan aksi demonstrasi di Pendopo Negara. Pasalnya, kata dia, pusat pemerintahan berada di Palabuhanratu. “Tidak tepat berkunjung ke Pendopo Negara. Ini gedung negara yang dipergunakan untuk kegiatan tertentu dan urgen.”

Kemudian, tambahnya, secara formal penyelanggaraan pemerintahan diformulasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. “Tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016, setiap tahun kami berkewajiban menyampaikan laporan keternagan pertanggungjawaban. Saat ini sedang berproses. Nanti bisa dilihat setelah selesai penyusunan,” terang Wasit dihadapan massa GMNI.

Adapun aspirasi dari komponen mahasiswa, imbuh Wasit, menjadi bahagian yang tidak terpisahkan. “Aspirasi ini bagi pemerintahan merupakan spirit untuk mengaklerasi implementasi pencapaian visi misi dalam menjalankan kebijakan program yang termuat dalam dokumen perencanaanpembangunan menengah jangka menengah daerah,” katanya.