SUKABUMIUPDATE.com - Aksi demo menolak kenaikan harga BBM terus terjadi di sejumlah daerah termasuk di Kabupaten Sukabumi.

Semenjak pemerintah memutuskan harga BBM naik pada Sabtu, 3 September 2022, sudah dua kali gedung DPRD didatangi pendemo yaitu aksi yang digelar Aliansi Masyarakat Palabuhanratu pada Jumat, 9 September 2022, kemudian Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Sukabumi pada Senin, 12 September 2022.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, M Sodikin bersama anggota DPRD Leni Liawati menerima aksi demo yang dilakukan HMI. 

Kedua legislator PKS ini menemui para pendemo untuk menyerap aspirasi serta mengajak berdialog. Namun saat itu pendemo dari HMI menolak ajakan Sodikin dan Leni. Alasannya, mahasiswa ingin dialog dihadiri seluruh anggota DPRD Kabupaten Sukabumi yang berjumlah 50 orang.

“Sebetulnya kalau kami diberi kesempatan berbicara, kami sudah mempersiapkan apa yang sudah diminta oleh mereka,” ujar Leni usai menerima aksi mahasiswa.

Berdasarkan surat dari pendemo, Leni menyatakan ada beberapa tuntutan terkait penolakan kenaikan harga BBM, dimana salah satunya meminta DPRD Kabupaten Sukabumi untuk membuat surat resmi kepada DPR RI. 

Menurut Leni, surat penolakan sudah dikonsep. Demikian juga saat aksi demo yang dilakukan Lintas Masyarakat Palabuhanratu di gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Jumat 9 September 2022. 

“Kami sudah membuatnya, ketua DPRD sudah membuat surat untuk ke DPR RI dan itu sudah ditandatangan. Jadi sebetulnya kita sepakat untuk sama-sama menolak kenaikan BBM karena dampaknya sangat luar biasa kepada masyarakat,” ujarnya.

Secara fraksi, Leni dan PKS sudah menyampaikan aksi penolakan kenaikan harga BBM di Rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi Selasa 5 September 2022 lalu. Kemudian bersama kader PKS lainnya melakukan aksi flash mob turun ke jalan di Lapang Merdeka dan Alun-alun Kota Sukabumi, Minggu 11 September 2022 kemarin.

“Jadi kami tidak hanya menyuarakan di parlemen, tapi kami juga turun ke jalan menyuarakan kepada masyarakat bahwa kami bersama masyarakat,” tandasnya.