SUKABUMIUPDATE.com – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sukabumi menggelar diskusi bedah kinerja perencanaan dan realisaksi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) era duet kepemimpinan Marwan Hamami dan Adjo Sardjono. Diskusi dengan tajuk APBD 2020 Untuk Siapa? Ini dihadiri salah seorag anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukabumi, Agung Nugraha.
“Diskusi ini semestinya dihadiri juga oleh Kepala BPKAD sebagai pembicara, sayangnya beliau tidak hadir,” jelas Direktur FITRA Sukabumi, AA Hasan saat membuka diskusi yang dihadiri sejumlah aktivis mahasiswa di Sukabumi, Rabu (8/1/2020) di Jasmine Café Cisaat.
Menurut AA Hasan, kondisi APBD era Marwan Adjo secara makro belum menunjukan perubahan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari perjalanan APBD sejak tahun 2016 – 2020, dimana Pemkab Sukabumi belum mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sector Pajak dan Retribusi Daerah.
Data FITRA menyebutkan realisasi APBD 2016 - 2018, PAD nya sebesar Rp. 548.936.312.987; Rp. 799.499.855.484; Rp. 565.369.086.733 dan pada APBD Murni 2019 – 2020 PAD Kabupaten Sukabumi sebesar Rp. 556.744.295.000 dan Rp. 656.221.596.621.
“PAD kita masih didominasi dari lain-lain PAD yang sah yaitu rata-rata 53 persen dari total PAD. Kami mendorong agar BPKAD dan BAPENDA menginventarisasi potensi Pajak dan Retribusi Daerah secara serius,” imbuh AA Hasan.
Porsi belanja daerah Kabupaten Sukabumi masih didominasi Belanja Tidak Langsung (BTL). APBD 2020 misalnya, BTL mencapai 57,95 persen dari total Belanja Daerah sebesar Rp. 4.098.550.488.057. Sementara Belanja Modal dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang signifikan, dimana pada tahun 2020 hanya dialokasikan sebesar Rp. 448.754.889.602 lebih kecil dari realisasi belanja modal pada tahun anggaran 2018 yang mencapai Rp. 614.381.109.002.
“Jadi masyarakat Kabupaten Sukabumi jangan terlalu berharap besar pada pembangunan fisik yang bersumber dari APBD tahun 2020,” sambungnya.
AA Hasan menggaris bawahi fakta ironis, dimana Belanja Bantuan Sosial terus mengalami penurunan menjadi Rp. 10.580.000.000 pada tahun 2020 dibandingkan dengan Realisasi APBD 2018 yang mencapai Rp. 23.631.000.000. Sementara Belanja Hibahnya terus meningkat, secara berurutan dari tahun 2016 – 2020 belanja hibahnya adalah Rp. 42.576.479.418; Rp. 56.560.855.487; Rp. 78.014.222.194; Rp.91.918.500.000 dan Rp. 207.242.968.100.
Penyertaan modal pada BUMD juga terus mengalami peningkatan, “namun sejauh yang kami ketahui hanya BJB (Bank Jabar Banten) yang memberikan deviden cukup besar pada Kabupaten Sukabumi.” Pada tahun 2020 Pemkab Sukabumi menganggarkan Rp 30 miliar untuk penyertaan modal dengan target penerimaan deviden sebesar Rp10.648.000.000, bersumber dari BJB sebesar Rp. 7.750.000.000; BPR Sukabumi sebesar Rp. 1.500.000.000; Perumda AM TJM sebesar Rp. 1.500.000.000; PT. LKM Sukabumi sebesar Rp. 400.000.000 dan Perusahaan Daerah Pesona Wisata sebesar Rp. 34.000.000.
Menanggapi paparan FITRA, anggota badan anggaran DPRD Kabupaten Sukabumi Agung Nugraha menegaskan ini menjadi catatan khusus. “Saya bukan berbicara atas nama badan anggaran dan komisi 3, tapi sebagai wakil rakyat. Dimana perlu ada perubahan budaya penyusunan anggaran atau fungsi budgeting baik di dewan maupun eksekutif. Jujur saja data Rencana APBD yang tebal berjilid-jilid itu saya terima satu hari sebelum pembahasan, ini tidak bagus untuk masa depan yang lebih baik,”ujar politisi muda Partai Demokrat ini singkat.
