SUKABUMIUPDATE.com - Program Keluarga Harapan atau PKH yang merupakan program unggulan Presiden Jokowi bagi warga miskin yang mencakup BPNT, BSM dan BPJS ini menuai keluhan beberapa RT. Pasalnya data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program ini menurut beberapa RT tidak sesuai dengan realita di lapangan.
Ketua RT di beberapa kecamatan di Sukabumi, sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, mengaku sering kali mendapat masalah saat membagikan bantuan dan mereka kesulitan menyelesaikan masalah ini. Beberapa warga yang menerima bantuan, dinilai para RT ini tidak layak menerima bantuan, dan menimbulkan kesenjangan sosial. Bahkan tak jarang warga bertengkar karena penerima bantuan dinilai warga lain tak selayaknya menerima bantuan.
BACA JUGA: Pendamping PKH Kecamatan Kadudampit Sukabumi Dihajar Oknum Ketua Bumdes
Salah satunya Suherman (55 tahun), Ketua RT 04/01 Desa Cilangkap, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi. Ia mengaku sering menyelesaikan permasalahan beberapa warga yang bersitegang dengan warga penerima bantuan.
"Di daerah saya bahkan ada yang memiliki mobil, rumah bagus, kebun punya, tapi menerima bantuan PKH. Dan itu menimbulkan kecemburuan dari warga yang kurang mampu namun tidak mendapat bantuan," ungkap Suherman pada sukabumiupdate.com, Jumat (8 /3/2019).
Hal sama juga terjadi di daerah Jampang Tengah, tepatnya di Kampung Pasir angin RT 03/08, Desa Jampang Tengah. Asep Iskandar, Ketua RT mengatakan, masalah serupa tak hanya terjadi di daerahnya, namun juga terjadi di RT lain. Dan beberapa kepala RT ini mengaku sudah sering kali menyampaikan keluhannya pada pihak TKSK Kecamatan untuk segera melakukan verifikasi data penerima bantuan PKH tersebut, namun hingga saat ini belum ada realisasi.
"Sebetulnya ketua RT itu hanya memfasilitasi dan menyampaikan saja, namun justru seringkali kami yang babak belur dibully warga," ungkap Asep.
BACA JUGA: Giliran KPM PKH Cisaat Sukabumi Dapatkan Bantuan Non Tunai
Lebih lanjut Asep menjelaskan, pendataan untuk program PKH dilakukan oleh tim survei dari Dinas Sosial dan melibatkan unsur pemerintah setempat. Permasalahan yang terjadi dihampir semua desa di wilayah Sukabumi ini disinyalir dari validasi data yang mengacu pada data awal, tanpa melihat data terbaru perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang berubah setiap tahun.
"Kami menyayangkan pendataan tidak melibatkan pihak pemerintah setempat. Harusnya kami Ketua RT dilibatkan karena kami yang tahu keseharian warga kami," sambung Asep sedikit kesal.
