SUKABUMIUPDATE.com - Dalam ekpos Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada Verifikasi Pelaksanaan Evaluasi Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan anak (APE), di Grans Tjokro Hotel Bandung, Kamis kemarin (08/11/2018) Bupati Marwan Hamami mengungkapkan hal menarik terkait isu gender. Bak Sinetron Dunia Terbalik yang tayang di TV Swasta, kondisi Kabupaten Sukabumi saat ini perempuan lebih dominan bekerja dibandingkan kaum laki-laki.

Acara ini sendiri dalam rangka evaluasi dan verifikasi pengarus utamaan gender tahun 2018. Dalam sambutannya Marwan menyampaikan pemerintah Kabupaten Sukabumi telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun untuk isu pekerja wanita yang keluar negeri dan bekerja di pabrik (buruh) masih menjadi sebuah catatan.

"Sesuai dengan peraturan presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, tentunya menjadi satu catatan karena Kabupaten Sukabumi terkenal dengan tenaga kerja wanita keluar negeri sangat tinggi sehingga pemberdayaan gender diwilayah kami hari ini menjadi prioritas. Supaya mereka tidak keluar dan tidak bekerja di pabrik.”

Bupati menilai banyak sekali isu dan dampak persoalan yang terjadi ketika seorang perempuan bekerja di pabrik, sehingga hal tersebut menjadi persoalan yang sangat serius. Menurut Marwan hampir rata-rata 75 persen kaum perempuan bekerja di pabrik.

"Kami ingin membalikkan fakta ini, harus 75 persen laki-laki dan 25 persen perempuan" tegasnya.

Menurut H.Marwan Hamami, kedepan kaum perempuan akan didorong untuk melakukan kegiatan pemberdayaan di lingkungan rumah tangganya, salah satunya keberadaan Geopark Ciletuh . "Kami ingin Para purna TKW kita dibina untuk mengelola homestay, membuat makanan, serta kreatifitas lain yang bisa dikerjakan di rumah dan menghasilkan nilai ekonomi, sementara suaminya bisa bekerja keluar atau menjadi tour guide geopark misalnya.”

BACA JUGA: Pemkab Sukabumi Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak

Hal ini menurut Marwan, akan berpengaruh pada kualitas keluarga sehingga kedepan kaum perempuan dan kaum laki laki bisa berbagi peran untuk membina keluarga dalam rumah tangga. “Memang bukan hal yang mudah untuk merubah konsep seperti ini, namun saya dan dinas instansi terkait pernah menolak investasi yang mempekerjakan kaum perempuan, sebagai bentuk komitmen kami untuk memulai perubahan ini,” pungkas Marwan.

Selama tiga tim verifikasi APE mengajukan pertanyaan kepada Bupati Sukabumi beserta jajarannya untuk melakukan cross cek kegiatan yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi, terkait isu gender.

Di ruangan yang sama Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Iyos somantri menambahkan menjelaskan kepada tim verifikasi dan evaluasi ini tentang upaya pemda membuat konsep pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Upaya ini berbuah enghargaan Anugerah Parahita Ekapraya ( APE) tahun 2018 yang diraih Kabupaten Sukabumi.