Sukabumi, 6 Mei 2021, Rapat pembentukan struktur kepengurusan pantia musda KNPI Kabupaten Sukabumi yang akan dilaksakan tidak melalui forum musyawarah sebagai ciri dari demokrasi Indonesia.
Saya secara pribadi selaku pengurus DPD KNPI menyayangkan proses rapat pembentukan struktur kepengurusan panitia tidak lakukan secara terbuka dan tidak adanya informasi yang di terima oleh pengurus DPD KNPI Kabupaten Sukabumi.
Hal itu terlihat dari adanya rapat yang hanya dihadiri oleh sebagian pengurus saja yang sudah terkondisikan melalui group aplikasi WA, dan itu tidak diketahui oleh kepengurusan yang lain.
Sehingga saya mengkhawatirkan bahwa proses musyawarah dalam penyusunan kepengurusan ini tidak sesuai prinsip demokrasi Indonesia, padahal kita ketahui bahwa musda KNPI Kabupaten Sukabumi merupakan momentum konsolidasi kaum muda yang tersebar melalui OKP yang berhimpun di organisasi KNPI.
Bila hal ini dibiarkan tanpa adanya kritik kedalam sebagai sarana pembenahan organisasi, saya takut budaya demokratisasi yang seharusnya dijunjung tinggi diabaikan karena adanya dugaan kepentingan oknum yang bermain pada perhelatan musda kedepan, sehingga proses pengkondisian sudah dilakukan sejak dini sebagai upaya polarisasi politik yang tidak kita harapkan bersama.
Dan perlu diketahui, bahwa informasi ini saya dapatkan dr salah satu orang yang hadir dalam acara tersebur, dan saya mengetahui itu dilaksanakan karena adanya jejak photo yang di pasang di status WA-nya.
Untuk itu, saya telah menyampaikan langsung kritik ini di group WA pengurus DPD KNPI, tetapi respon dari ketua SC dan OC yang telah disepakati melalui pleno pengurus DPD KNPI tidak sesuai apa yang saya harapkan.
Padahal kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan musda ini sangat dikejar waktu mengingat massa habis jabatan kepengurusan saat ini sampai bulan Mei, sehingga tentu ini perlu kerja ekstra bersama untuk mensukseskan acara Musda tersebut.
Tetapi bila pengkondisian awalnya saja sudah mencederai prinsip collective collegial maka saya sangat pesimis acara musda yang akan berlangsung kedepan tidak berjalan sesuai dengan harapan peserta yang akan terlibat dan amanat rapimda akan gagal dilasanakan.
Untuk itu, saya secara pribadi menyayangkan sikap otoriter yang dilakukan oleh oknum tersebut walau tentu itu menjadi wewenang pihak SC dan OV akan tetapi forum musyawarah harus tetap dilakukan guna merawat budaya demokrasi.
Penulis: Anggi Fauzi | Pengurus DPD KNPI Kabupaten Sukabumi
