Oleh: Ayep Zaki

Seminggu yang lalu, sejarah mengingatkan kita, bahwa Indonesia memiliki kebanggaan yaitu kesaktian nilai-nilai Budaya yang terangkum dalam PANCASILA dan PANCASILA itu sejatinya berada dalam jiwa sanubari setiap pribadi insan Indonesia sejati.

Ketok palu pengesahan Omnibuslaw cipta kerja sebagai rule untuk mengekspresikan niyat baik Pemerintah, telah menggedor hati sebagian rakyat Indonesia yang entah faham atau tidak, melakukan respon dengan turun ke jalan jalan menyampaikan aspirasi ketidaksetujuan. Aksi reaksi ini merupakan sesuatu yang natural di alam demokrasi yang berbasis Pancasila, yang tentunya dalam kasus ini, Pancasila tiada henti membisiskan nilai-nilai 5 sila-nya, terutama, sila KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSAAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN. Musyawarah merupakan sebagian aktifitas Pancasila yang memiliki kesaktian. 

Musyawarah adalah spirit ke-KITA-an, Spirit insan Indonesia dalam menyelesaikan segala bentuk permasalahan. Musyawarah adalah tehnik sakti dari cara berkomunikasinya bangsa Indonesia.

Kita sangat meyakini niyat baik dari Pemerintah dengan Omnibuslaw ini, yaitu menjawab tantangan terbesar untuk mempertahankan dan menyediakan lapangan kerja. Kita pun sangat meyakini bahwa respon sebagian masyarakat melalui people power-nya, merupakan reaksi demokratis yang harus dihargai. Sudah sepatutnya kita menilai segala permasalahan ini dari konsep Ke-KITA-an, sebagai sama-sama warga Indonesia yang memiliki Pancasila yang sakti.

Namun, beberapa fakta di lapangan, people power yang seharusnya demokratis, mulai beraroma anarkis. Disinilah, kita berharap agar:

1.PEMERINTAH. Semoga Pemerintah dapat membangun komunikasi yang sejuk, sehingga segala niyat baik pemerintah bisa tersampaikan dengan jernih kepada seluruh elemen masyarakat. Komunikasi tidak hanya dengan kata-kata, namun perlu ditunjukkan dengan aksi nyata sebagai realitas niyat baik yang bisa dirasakan langsung oleh seluruh elemen masyarakat, karena kunci dari permasalahan ini semua terletak pada persoalan peningkatan produktifitas masyarakat Indonesia yang memerlukan uluran langsung tangan pemerintah. Sinergitas Pemerintah dengan seluruh instrumennya dan elemen masyarakat, seyogyanya hadir dan membantu sepenuh hati untuk meningkatkan produktifitas masyarakat sesuai dengan capabilitasnya. 

2.MASYARAKAT. Masyarakat Indonesia yang baik tentunya akan merespon komunikasi yang dijalankan pemerintah dengan baik. Sikap yang berlebihan di jalanan yang mengekspresikan kemarahan dengan berbuat anarkis, tentunya akan merugikan banyak pihak, terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Diharapkan TNI POLRI sebagai instrumen penegakkan hukum bisa menjalankan tugasnya agar situasi dan kondisi menjadi aman dan terkendali.

3.MUSYAWARAH. Kita sangat meyakini, musyawarah di era reformasi yang demokratis ini yaitu dengan menggunakan jalur hukum yang semestinya, jauh akan lebih efektif dibanding dengan melakukan berbagai tindakan anarkis.

Dengan demikian, semoga Bangsa ini terhindar dari berbagai kepentingan jahat yang memicu konflik vertical dan horizontal dan dengan rapatnya Bathin kita sebagai warga bangsa, kita mampu membuktikan kembali KESAKTIAN PANCASILA.