Oleh : Zahwa

(Mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Nusa Putra Sukabumi)

Untuk saat ini pemerintah Indonesia belum mau mengambil langkah lockdown, seperti yang di katakan Presiden kita Joko Widodo. ”Untuk saat ini kita tidak ada berpikiran ke arah kebijakan lockdown, kebijakan lockdown baik di tingkatan nasional maupun daerah adalah kebijakan pemerintahan pusat”.

Bagaimana dengan Indonesia apakah harus menerapkan Lockdown?

Karena dampak buruknya tak hanya membuat negara-negara waspada akan warga negaranya terjangkit, tetapi juga harus mewaspadai dampaknya terhadap perekonomian di negara tersebut. 

Sampai 16 maret atau dua minggu sejak kasus pertama jumlahnya 134 positif 5 orang meninggal dan 8 orang sembuh,hingga saat ini penyebaran virus corona terus meningkat,jumlah pasien positif terinfeksi virus corona (covid 19) di Indonesia per rabu 29 april 2020 secara kumulatif mencapai 9.771 kasus.

Sebanyak 784 orang meninggal dunia,1.391 lainnya sembuh.karena kita kekurangan kapasitas,dan team medis rumah sakit juga kekurangan APD hal itu lah yang mendorong pemerintah untuk melakukan lockdown .

Lockdown bertujuan untuk memutus rantai penyebaran dan perhatian untuk warga supaya tidak keluar rumah,agar aktivitas berhenti secara total,agar tidak tertular dan menular,hal tersebut berhasil di lakukan atau di terapkan di China dan memang terbukti karena bisa di bilang lockdown adalah cara yang efektif, tapi bagaimana jika diterapkan di Indonesia?

Saya rasa jika Indonesia menerapkan lockdown secara total itu harus dipikirkan antara untung dan ruginya seperti hanya pemerintah sampai saat ini belum kepikiran untuk mengambil keputusan lockdown, karena memang harus disiapkan atau dipikirkan secara matang.

Untungnya Indonesia jika menerapkan lockdown adalah efektif menekan penyebaran covid 19/corona. Tetapi jika Indonesia menerapkan lockdown secara total maka kebutuhan pokok tidak boleh langka di pasar tradisional/modern dan juga bila pemerintah dikemudian hari berencana menerapkan lockdown.

Ada sejumlah hal yang harus di persiapkan agar kekhawatiran maupun kemungkinan terburuk yang dapat merugikan masyarakat dapat diatasi, seperti halnya pengemudi ojeg online, pedagang kaki lima, yang mendapatkan pendapatannya hanya di luar rumah.

Kalau lockdown dilakukan bagaimana mereka bisa memastikan pasokan kebutuhan dasar rakyatnya agar terpenuhi, jadi pemerintah harus hati hati jika ingin mengambil langkah lockdown dan jangan terburu buru jika ingin melakukan lockdown, karena kebijakan akan mengakibatkan atau dapat memicu kelaparan,dan beberapa point yang di jelaskan di atas.

Kemudian dari sisi kerugian, setelah beberapa video yang saya amati video tersebut banyak menjelaskan bahwa :

1.70 persen perputaran uang di Jakarta, apabila saja lockdown Indonesia bisa krisis ekonomi pusatnya sejauh ini 70 persen pergerakan uang dalam perekonomian nasional berada di Jakarta, akan sangat beresiko bila aktivitas perekonomian lumpuh karena melakukan lockdown di Jakarta.

2.Pasokan bahan baku terhambat .

Belum lagi pasokan bahan baku akan terhambat utamanya pangan. Sejauh ini Jakarta mengandalkan pasokan pangan dari luar daerah sementara itu juga Jakarta menyumbang 20 persen angka inflasi nasional kalau barang langka di jakarta yang berujung pada kenaikan harga secara local, maka angka inflasi nasional bisa saja hingga 6 persen.

3.Berpotensi menaikan inflasi nasional, seperti hanya yang sudah dijelaskan di point kedua dan yang terakhir.

4.Menimbulkan aksi panic bulying.

Jika penerapan lockdown yang tak dipersiapkan secara matang juga dapat mengakibatkan kepanikan bagi masyarakat, khususnya terkait respons panic bulying atas kebutuhan bahan pangan pokok yang bila tak dipersiapkan secara matang dapat menyebabkan permintaan melonjak dan stok terancam menipis.

Presiden Joko Widodo menyatakan hingga saat ini belum berencana melakukan lockdown total  menyusul persebaran virus corona (covid 19 ). Jokowi beralasan telah mempelajari karakter hingga dampak sejumlah negara di dunia yang melakukan lockdown. Untuk saat ini Indonesia masih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) salah satunya didalam PSBB ada Physical Distancing atau jaga jarak.

Penyebutan istilah ini berubah dari sebelumnya yakni Social Distancing. Hal ini sangat di yakini jika imbauan jaga jarak di lakukan maka persebaran covid-19 dapat di cegah.

Sejauh ini,negara yang telah menerapkan lockdown antara lain China, talia, Iran, Denmark, Spanyol, Mongolia, Korea Utara, Malaysia dan Singapura juga telah menerapkan hal itu.

Jadi menurut saya jika lockdown di terapkan di Indonesia lebih banyak ruginya, seperti halnya yang sudah dijelaskan menurut perspektif tadi, semoga Indonesia bisa mengatasi wabah ini dan kita tunggu langkah tegas dari pemerintah seperti apa juga kita sebagai warga negara yang baik harus mengikuti arahan dari pemerintah.

Kerja sama dengan mengikuti instruksi medis, mengurangi komunikasi, menjaga jarak satu  meter, umumnya dikenal dengan Physical distancing, hindari keramaian, memakai masker dan selalu mencuci tangan juga berharap pemerintah bisa menjamin kebutuhan tersebut dan memenuhi kebutuhan makanan atau pokok.

Jika pemerintah bisa menjaminini maka kedua belah pihak pemerintah dan masyarakat akan efektif memutuskan penularan covid 19.

Ada juga arahan dari Presiden RI pada Rapat Terbatas mengenai Lanjutan Pembahasan Dampak Virus Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia :

• Siapkan seluruh instrumen,baik moneter maupun fiskal,untuk digunakan dalam rangka memperkuat daya tahan dan daya saing sekonomi negara kita.

• Maksimalkan kegiatan konferensi dalam negeri, MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition), serta meningkatkan promosi untuk menyasar ceruk pasar wisman yang mencari alternatif destinasi wisata karena batal mengunjungi RRT, Korea dan Jepang.

• Percepat belanja kementerian dan lembaga ,serta realisasikan belanja APBD di daerah masing masing.

• Prioritaskan langkah-langkah untuk menurunkan defisit neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan secara efektif, serta lakukakn kontrol di lapangan sehingga bisa menekan impor.

Tidak hanya penetapan Lockdown yang berdampak terhadap ekonomi, tetapi ada juga hal yang baru baru ini marak menjadi perbincangan di masyarakat yaitu, penegasan dari Presiden Joko widodo tentang larangan mudik. 

Pada tanggal 21 April 2020 Presiden Jokowi melalui video conferensce menetapkan untuk melarang aktivitas mudik mulai tanggal 24 April 2020. Tujuan pelarangan mudik yaitu untuk memutus penyebaran wabah COVID-19 yang terjadi pada saat ini.

Menurut survei yang di lakukan Kementerian Perhubungan, bahwa masih ada 24 persen yang bersikeras untuk mudik.

Sebelumnya pelarangan mudik ini hanya berlaku untuk beberapa kalangan saja seperti ASN, TNI, Polri dan pegawai BUMN. Namun karena survei yang dilakukan oleh kementerian perhubungan masih terdapat 24 persen yang bersikeras untuk mudik, dan pada saat itu larangan mudik di berlakukan bagi semua masyarakat.

Pelarangan mudik ini membawa dampak yang sangat besar, salah satunya dalam segi perekonomian daerah. Yang pertama, mudik dapat menciptakan perputaran uang yang begitu besar dan cepat, saat mudik, masyarakat biasanya akan membawa uang untuk balik ke kampung halaman. Puluhan juta uang ini akan berpindah tangan dari kota ke desa.

Dalam pendekatan teori ekonomi, perputaran uang yang begitu besar ini di sebut dengan redistribusi ekonomi atau redistribusi kekayaan, yaitu terjadinya suatu perpindahan kekayaan, yaitu terjadinya suatu perpindahan kekayaan dari satu daerah ke daerah lainnya atau dari satu individu ke individu lainnya.

Apabila pelarangan mudik ini berlakukan, redistribusi ekonomi atau redistribusi kekayaan ini terhambat. Dalam artian, pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di daerah–daerah akan merasakan dampak dari pelarangan mudik ini.

Pelaku UMKM seperti pedagangan di  pinggir pinggir jalan,warung makan,dan toko oleh oleh pun akan sepi oleh pengunjung.

Kedua, dengan adanya aktivitas mudik yang terjadi setiap tahun dapat memberikan dampak positif kepada insfrastruktur. Dengan adanya mudik lebaranmengharuskan pemerintahuntuk memperbaiki insfrastruktur guna memperlancar masyarakat yang ingin muik tanpa adanya hambatan.

Tidak adanya mudik maka aktivitas ekonomi juga akan turun, namun yang terpenting adalah memutus penyebaran COVID-19 guna kemaslahatan masyarakat agar tidak kehilangan produktivitasnya.