Oleh: Isep Ucu Agustina | Ketua Cabang PMII Kota Sukabumi
Sudah jauh-jauh hari PMII mengingaktan perosalan bantuan ini untuk tepat sasaran. Karena ini berbicara tentang persoalan kepentingan masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Kota Sukabumi merupakan kota kecil, tidak begitu luas, tentunya pendataanya tidak begitu rumit.
Tapi fakta di lapangan, masih ada simpang siur tentang persolan siapa yang berhak mendapatkan bantuan ini. Padahl RT/RW Sudah mendata sebagi mana mestinya. Namun yang disayangkan pantauan bantuan itu tidak sampai kepada orang-orang yang begitu membutuhkan dan kini menjadi problema di masyarakat.
Begitu hangatnya akhir-akhir ini diperbincangkan terkait data orang yang dapat bantuan dari provinsi tidak sesuai hasil pendataan setiap RT/RW.
Sinkronisasi data RT/RW yang memang tidak sesuai data di kelurahan atau juga Dinas Sosial tentunya itu pasti ada verifikasi terkait data tersebut, tapi nyatanya data itu tidak sinkron.
Ini bukti kelalaian dari Dinsos Kota Sukabumi dan akhirnya bantuan gubernur itu dinyatakan tidak tepat sasaran karena data fakta di lapang jauh berbeda, dinsos hanya diam diri tidak melakukan apapun.
Ini yang memang harus disikapi dengan serius oleh pemerintah Kota Sukabumi terkait data yang tidak sesuai. Jangan sampai bola liar yang dimainkan ini menjadi blunder kepada masyarakat yang memang tidak mengetahui.
Pemerintah harus paham mana yang memang dikatakan tidak mampu atau miskin, dan masyarakat yang memang terkena dampak pandemi Covid-19 ini. Jangan ngawur.
Masayarakat hari ini harus melaksanakn social distancing. Jangan sampai masyarakat berbondong-bondong melaksanakan perotes kepada RT/RW serta kelurahan. Karena ini akan mengganggu misi pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran yang sudah dikonsep.
Berikan transparansi anggaran, berapa bantuan yang diterima dari Jabar, pusat dan juga bantuan dari Pemerintah Kota Sukabumi. Pemerintah Kota Sukabumi harus mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat apa saja yang menjadi proritas bantuan-bantuan ini, serta anggarannya pun berapa yang diberikan kepada warga Kota Sukabumi.
Jangan sampai ini menjadi percikan-percikan dinamika yang tidak pernah usai di masyarakat. Kalau memang pemerintah provinsi tidak menggunakan data yang diberikan oleh dinsos. Dinsos harus mampu memberikan klarifikasi dengan jelas, karena situasi seperti ini masalah kecil pun akan menjadi serius. Jangan sampai yang miskin itu menunggu didata sedangkan yang miskinnya karena Covid-19 menjadi salah satu proritas utama.
