Oleh: Metageisa Dwiputri

(Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Nusa Putra Sukabumi)

Indonesia saat ini dilandai penurunan drastis ekonomi, sebelum itu Bank Indonesia mencatat posisi investasi RI sangat baik, Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia mencatat kewajiban neto sebesar US$338,2 miliar atau sekitar 30,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir 2019 atau sebelum virus corona menghantui ekonomi RI.

Hal ini tercermin dari peningkatan transaksi investasi portofolio berupa arus masuk modal asing berjangka panjang di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan obligasi global milik korporasi dan pemerintah.

Akan tetapi setelah virus covid 19 mmasuki negeri ini, kondisi ekonomi indonesia mulai menurun disebabkan himbauan untuk masyarakat agar melakukan social distansing.

Banyak perusahan dilanda kerugian yang cukup signifikan, apalagi pada data yang diterbitkan Bank Indonesia Jumat pagi (3 April 2020) menempatkan kurs referensi Jisdor di level Rp16.464 per dolar AS, ini akan menyebabkan proses ekspor impor pun rugi dan berpengaruh pada ekonomi indnesia saat ini.

Kemudiam ada sektor jasa yang akan paling terdampak akibat pandemi ini, Terutama Jasa pariwisata dan Maskapai. Sektor pariwisata memiliki rantai produksi yang panjang dan melibatkan manusia. Satu destinasi wisata mampu mengerakkan sektor lain seperti restoran, hotel, transportasi domestik, jasa pemandu wisata, hingga maskapai penerbangan.

Jika destinasi wisata ditutup, maka sektor-sektor ini yang akan terkena dampak lanjutan. Hal tersebut merupakan salah satu yang menjadi kekhawatiran para ekonom terhadap ekonomi Indonesia. Selain itu beberapa ekonom memiliki pendapat yang bersebrangan terhadap pemerintahannya Pak Jokowi salah satunya yaitu Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli.

"Kalau soal ekonomi, tanpa corona pun ekonomi Indonesia tahun 2020 bakal anjlok ke 4 persen," ucap Rizal.

Pernyataan ini disampaikannya dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) bertajuk "Corona: Pro dan Kontra Lockdown" yang tayang di tvOne pada Selasa (17/3/2020) malam.

Ekonom senior ini menjelaskan beberapa hal yang membuat ekonomi Indonesia semakin anjlok dan hal penting di sektor ekonomi yang saat ini tengah memiliki masalah besar.

Hal tersebut yakni, pertama indikator makro ekonomi yang merosot. Kedua, daya beli yang menurun. Lalu ketiga, pemerintah gagal membayar Jiwasraya. Keempat, ekonomi digital mengalami koreksi valuasi dan yang terakhir gagal panen para petani, kemudian yang terakhir jika semua itu terjadi secara bersamaan.

Kalau masih satu persatu terjadi bisa diatasi tetapi bagaimana jika terjadi secara bersamaan?bisa terjadi sesuatu besar di Indonesia sebelum Lebaran.

Indonesia sering kali memiliki posisi dalam krisis ekonomi, pemerintah tidak mengantisipasi corona ini dengan baik, Indonesia bisa mengalami krisis. 

Krisis bisa dicegah dengan persiapan kebijakan yang tepat. Suatu perekonomian dikatakan krisis apabila mayoritas pelaku ekonomi dihampir semua sektor tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi secara baik, semua indikator ekonomi mengalami perkembangan negatif.

Seperti yang kita lihat sayangnya sejauh ini kebijakan itu belum tampak, pemerintah terlihat tidak punya persiapan untuk kondisi yang terburuk bahkan jika pemerintah tidak bergerak cepat mengatasi penyebaran virus Corona, maka akan menyebabkan Indonesia alami krisis ekonomi berkepanjangan.

Pemerintah seakan dilema antara upaya yang benar-benar fokus mengatasi virus corona dengan upaya menyelamatkan perekonomian. Karena jika pemerintah terus menerus berfokus terhadap virus corona dengan penanganan yang serba tanggung saat ini akan terjadi ledakan penderita corona, yang pada ujungnya akan memaksa pemerintah mau tidak mau melakukan lockdown atau isolasi.

Upaya social distancing pun yang sedang indonesia lakukan ini benar-benar berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia seperti sektor transportasi serta sektor pariwisata saja yang terpengaruh melainkan merambat ke beberapa sektor lainnya seperti perdagangan, kesehatan dan lainnya.

Dilihat dari hal kecil seperti para pedagang kecil pun tidak dapat berjualan sehingga mereka tidak memiliki pekerjaan, penghasilan sedikit bahkan ada yang tidak memiliki penghasilan dan mereka pun menjadi bingung mau makan apa nantinya, lalu pemerintah bertanggung jawab atas kebutuhan pangannya seperti memberikan sembako dan tentunya itu mengeluarkan dana yang besar karena upaya ini terjadi tidak hanya di satu wilayah saja akan tetapi seluruh Indonesia.

Masih ada masalah lain yang belum teridentifikasi. Sejumlah besar kontrak bisnis tidak dapat terpenuhi dan akan muncul berbagai klaim terkait dengan force majeure, pengecualian untuk memenuhi kewajiban karena bencana yang tentunya hal tersebutlah yang menjadi faktor mengapa Indonesia selalu berada di posisi perekonomian yang krisis.

Pandemi memang akan menurunkan pertumbuhan ekonomi, namun tanpa upaya sigap dari pemangku kebijakan untuk selamatkan nyawa penduduk Indonesia, maka optimisme perekonomian tidak akan pernah datang.

Optimisme dan sentimen positif ekonomi baru akan terjadi jika pandemi COVID-19 dapat diatasi, setidaknya menunjukkan tanda-tanda terkendali dan akhirnya dapat diselesaikan.

Di sisi lain pemerintah selalu melakukan upaya-upaya yang dapat mereka lakukan meskipun hanya secercah harapan yang didapat tetapi jika selalu berusaha dan tidak tanggung-tanggung untuk melakukannya maka segala masalah akan terselesaikan.

Pemerintah mempercepat dan memperluas bantuan sosial, realokasi anggaran berfokus pada penanganan pandemi COVID-19, memastikan kecukupan dan keterjangkauan pasokan pangan.

Pemerintah juga melakukan re-focusing penganggaran dan meluncurkan paket Stimulus Fiskal jilid I dan jilid II yang diharapkan mendukung bergeraknya sektor riil.

Fenomena panic buying yang sempat terjadi di beberapa daerah red zonepersebaran Covid-19 berdampak pada keterbatasan akses kelompok rumah tangga kelas menengah ke bawah yang tidak mampu “menyetok” bahan makanan.

Untuk meredam shock kenaikan permintaan dan potensi penimbunan kebutuhan pokok, pemerintah mengoptimalkan pengawasan terhadap aturan pembatasan pembelian kebutuhan pokok baik di pasar tradisional maupun pasar ritel modern.

Jadi, kemampuan Pemerintah dan para pemangku kepentingan ekonomi untuk secara bersama-sama mengalokasikan sumber daya secara optimal menangani masalah kesehatan ini akan sangat menentukan jalannya roda perekonomian ke depan. 

Tanpa ini sepertinya puluhan jurus stimulus perekonomian pun tidak akan mempan menggeliatkan perekonomian. Secara umum prioritas utama Pemerintah saat ini adalah dukungan untuk sektor kesehatan, penguatan jaring pengaman sosial dan penyelamatan sektor dunia usaha.

Hal ini dilakukan untuk mengurangi tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat pandemik Covid-19, serta penurunan harga-harga komoditas.