Oleh: Anisa Junianti
(Mahasiswi Prodi Manajemen Universitas Nusa Putra Sukabumi)
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Ujung Timur adalah Provinsi Papua yang terluas di Indonesia, terletak di bagian paling timur wilayah Papua milik Indonesia. Belahan timurnya merupakan negara Papua Nugini. Provinsi Papua sebelumnya bernama Irian Jaya yang mencakup seluruh wilayah Papua Bagian barat.
Papua adalah provinsi terkaya yang kaya akan sumberdaya alamnya, dan sebagai daerah penghasil tambang emas. Tanah Papua mampu mendulang keuntungan hingga miliyaran rupiah, namun kekayaan alam yang berupa tambang emas itu tidak dinikmati langsung oleh rakyat Papua, karena semua tambang emas itu di kelola oleh perusahaan asing dari Amerika serikat yang sudah beroperasi di Indonesia sekitar 44 tahun.
Sumber daya alam Papua sangat melimpah, memang tak perlu diragukan lagi. Papua, sebagai daerah yang sangat indah dan kaya. Namun, Papua masih seperti daerah terlupakan, Anak-anak Papua yang seharusnya menikmati masa kecil begitu indah, harus bersusah payah demi mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak.
Tingkat kemiskinannya mencapai 31,11 persen, Papua menduduki provinsi termiskin di Indonesia, padahal Papua merupakan Provinsi dengan tingkat pengangguran rendah namun memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi.
Papua dikatakan sebagai pulau termiskin di Indonesia karena minimnya infrastruktur yang terkait pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat diduga menjadi penyebab kemiskinan di wilayah Papua. Tingkat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan merupakan alat ukur yang digunakan dalam mengukur tingkat kemiskinan setiap orang atau keluarga.
Semakin tinggi tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat suatu kabupaten/kota diharapkan semakin sejahtera masyarakatnya. Pada akhirnya inilah yang membuat orang/keluarga bisa keluar dari garis kemiskinan.
Belum meratanya program pembangunan, khususnya di pedesaan, daerah terpencil, dan daerah perbatasan, yang ada di Papua, dan masih terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Kondisi kemiskinan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga kebutuhan pokok. Fluktuasi ini berdampak besar pada daya beli masyarakat miskin.
Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi saat seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
Kemiskinan menyebabkan ketidakmampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Yang menjadi penyebab terjadinyaf kemiskinan disuatu daerah yaitu kondisi alam dan lingkungan, Faktor penduduk, Faktor eksploitasi yang terjadi antarkelas, antarkelompok, antarwilayah, dan antarnegara, aktor kelembagaan dan struktural, Faktor teknologi yang yang masih tertinggal.
Salah satu cara yang harus dilakukan masyarakat papua untuk mengejar ketertinggalan yaitu harus meningkatkan daerah yang mandiri dibangding dengan daerah yang tertinggal, dengan bantuan yang tidak sedikit pula uang yang telah disalurkan dari pemerintah pusat baik melalui dana otonomi khusus (Otsus), maupun dana desa untuk percepatan pembangunan di Provinsi Papua.
Dan bagaimana keadaan Papua setelah menerapkan Otonomi khusus? Dengan Otonomi Khusus Provinsi Papua telah membuka jalan untuk mengejar ketertinggalan dan mengurangi kesenjangan.
Sejak dahulu Provinsi Papua sudah ingin memisahkan diri dari Indonesia, karena mereka berpendapat selalu merasa tidak diperlakukan tidak adil oleh pemerintah Indonesia, bahkan belakangan ini gencar diberitakan mengenai diskriminasi yang dilakukan terhadap warga Papua di Surabaya.
Hal ini lalu kemudian memicu sejumlah tindakan anarkis di Papua untuk menentang perlakuan diskriminatif tersebut. Banyak yang berpendapat, kejadian ini kembali menghembuskan isu-isu mengenai keinginan Papua untuk berpisah dari NKRI. Jika hal ini terus berlanjut maka mungkin saja provinsi papua akan memisahkan diri atau merdeka dari NKRI.
Upaya pemerintah untuk membuat rakyat Papua merdeka mungkin tidak bisa karena rakyat Papua beranggapan akan merdeka kalau terpisah dari NKRI, mungkin upaya pemerintah agar Papua tidak terlepas dari Indonesia yaitu dengan cara pemerintah Indonesia harus bersikap adil kepada rakyat papua membangun akses jalan yang bagus untuk Provinsi Papua hingga ke daerah terpencil yang ada di Papua dan selalu memberikan bantuan kepada rakyat Papua.
Pemerintah pusat sebenarnya bukan tidak peduli dengan situasi yang terjadi di Papua. Sejumlah anggaran terus disalurkan untuk Papua, dari total dana otonomi khusus (otsus) untuk Papua ditambah dengan dana tambahan infrastruktur, yang hingga saat ini mencapai sebesar Rp 13,815 triliun.
Dengan dana besar yang dikucurkan setiap tahun, tetapi persoalan kemiskinan di Papua belum juga teratasi, tentu kita bertanya-tanya, untuk apa saja anggaran itu digunakan. Dana otsus Papua yang seharusnya digunakan untuk pendidikan dan kesehatan, justru digunakan untuk kegiatan lain yang tidak diperlukan, bahwa anggaran puluhan triliun rupiah yang telah dikucurkan untuk Papua habis dikorupsi.
Uang dari pusat tidak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun masuk ke kantung pribadi para pejabat di sana. Untuk itu, kita mendorong agar aparat penegak hukum, mulai dari Polri, Kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut penggunaan anggaran di Papua.
Pemerintah pusat juga perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran di Papua. Mekanisme penyaluran perlu diperbaiki agar penggunaannya benar-benar tepat sasaran dan menutup rapat celah korupsi. Dan anggaran yang ada akan digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat.
Kemiskinan dan masalah-masalah lain yang muncul secara perlahan akan teratasi. Kita tidak ingin mendengar lagi ada anak yang meninggal dunia karena wabah penyakit atau balita yang kekurangan gizi di daerah yang kaya sumber daya alam itu.
