Oleh: Zulfaturahmah

(Mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Nusa Putra Sukabumi)

Indonesia baru saja melaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk masa pemerintahan tahun 2019-2024. Hasilnya, telah terpilih Presiden Joko Widodo untuk periode kedua dengan wakil presidennya KH. Maruf Amin. 

Tepat pada tanggal 20 Oktober 2019 lalu, pasangan Joko Widodo dan KH. Maruf Amin dilantik sebagai presiden dan wakil presiden RI, pelantikan digelar di gedung MPR/DPR. Dalam pidato pertamanya setelah dilantik, Presiden Joko Widodo menyampaikan cita-citanya yang akan dicapai, salah satunya menjadikan Indonesia negara maju pada tahun 2045.

Pada pidato selanjutnya di pidato peringatan HUT kemerdekaan RI, Presiden Joko Widodo meminta izin secara khusus kepada seluruh rakyat Indonesia dan kepada para menteri kabinet dan jajarannya untuk memindahkan ibu kota negara ke pulau Kalimantan, ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh pemerintah Indonesia, cita-cita ini sudah tercetus sejak pemerintahan Presiden Ir. Soekarno.

Akan tetapi rencana pemindahan Ibu Kota belum sejak lama belum terlaksana. Berbeda dengan pemerintahan dahulu, langkah yang diambil oleh Presiden Joko Widodo saat ini terbilang begitu nyata dan cepat untuk merealisasikan rencana kepindahan ibu kota negara ini.

Pemerintah bahkan sudah mencantumkan relokasi ibu kota dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2025, dengan alasan utama pemindahan ibu kota Indonesia ke pulau Kalimantan yaitu untuk pemerataan keadilan ekonomi di negara Indonesia,

Seperti yang sudah kita ketahui, pulah Kalimantan masih memiliki tempat yang luas tanpa infrastruktur yang padat seperti di Jakarta saat ini. Dan walaupun Kota Jakarta tidak lagi menyandang gelar sebagai ibu kota Indonesia nantinya, tetapi jakarta tetap akan menjadi pusat bisnis di Indonesia. 

Dengan dipindahkannya ibu kota ke pulau Kalimantan tidak akan banyak mempengaruhi perekonomian di kota Jakarta, karena pertumbuhan ekonomi di Jakarta tetap digerakan oleh sektor swasta. 

Kegiatan perekonomian ini meliputi kegiatan bisnis, ekonomi, serta perputaran uang yang terjadi di wilayah Jakarta, dan dampak positif bagi kota Jakarta itu sendiri Jakarta lebih efisien dalam hal keberlangsungan perekonomian yang sudah berlangsung sejak dulu. 

Mengingat resiko dalam mengambil keputusan dipindahkannya ibu kota ke pulau Kalimatan tentunya sangat besar, terutama dalam hal ekonomi. Namun hal ini tidak berdampak sama sekali terhadap investasi nasional, akan tetapi dampak yang dirasakan dalam konteks investasi ini kepada wilayah yang akan dituju yaitu pulau Kalimantan yang mengalami kenaikan sebesar 0.2 persen. Pemindahan ibu kota ini akan menyumbang belanja pemerintah nasional sebesar 0,21 persen. 

Pemindahan ibu kota juga tidak luput dari anggaran yang sangat besar, Badan  Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk perpindahan dan pembangunan infrastruktur ibu kota negara yang baru mencapai 466 triliun rupiah. 

Dari sekian banyaknya dana yang dibutuhkan untuk melakukan pemindahan ibu kota negara ini, hanya 93 triliun atau kurang lebih seperlima persen dari total anggaran yang dibutuhkan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan adanya pemindahan ibu kota negara ini bisa mengakibatkan penurunan kesenjangan antar kelompok pendapatan. 

Menurut Bappenas, di dapat kenaikan price of capital sebesar 0,23 peren sedangkan kenaikan price of labor sebesar 1,3 persen, maka hal ini dapat disimpulkan bahwa dari kedua data tersebut terjadi indikasi ketimpangan yang semakin sempit.

Dalam pemindahan ibu kota ini, pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak, karena APBN negara hanya menyumbang seperlima dari total anggaran saja. Pemerintah menjalin kerja sama dengan banyak pihak diantaranya pihak swasta untuk mengoptimalkan serta memaksimalkan pembangunan ibu kota baru. 

Karena APBN tidak bisa mendanai keseluruhan biaya pembangunan pemindahan ibu kota, maka pemerintah juga memanfaatkan peranan pihak swasta, BUMN, juga pemerintah menjalin hubungan dengan KPBU. Besarnya dana yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota ini tentu menimbulkan pro dan kontra masyarakat Indonesia. 

Pemindahan ibu kota juga akan berpengaruh terhadap inflasi, namun karena proyek pemindahan ibu kota ini merupakan proyek yang sistem pengerjaannya dilakukan secara bertahap maka dampak inflasi yang diterima tidak akan terasa signifikan. 

Inflasi dapat terjadi apabila banyaknya keperluan setiap individu maupun kelompok dengan skala besar, namun suplai barang yang dibutuhkan secara bersamaan jumlahnya terbatas maka hal ini akan menjadi sebuah masalah yaitu timbulnya inflasi. 

Dilihat dari besarnya anggran biaya yang diperlukan, sementara Indonesia sendiri merupakan negara yang masih berkembang dan masih banyak masyarakat yang masih menganggur, dalam keadaan miskin dan kondiis lainnya. Apakah pemerintah tidak berpikir untuk lebih mengutamakan kepentingan masyarakatnya terlebih dahula?

Memang tujuan dipindahkannya ibu kota untuk kepentingan masyarakat, akan tetapi masyarakat sepertinya tidak terlalu membutuhkan hal itu, yang dibutuhkan masyarakat saat ini ialah dibukanya lowongan pekerjaan yang sangat banyak, tidak menyulitkan dalam proses melamar pekerjaan dengan biaya SKCK, Kartu kuning dan lain sebagainya, itu membuat masyarakat kelas bawah kesulitan karena harus mengeluarkan uang sedangkan mereka ingin bekerja karena mencari uang. 

Hal lain yang dibutuhkan masyarakat miskin, misalnya seorang lansia sebatangkara yang tidak memiliki tempat tiggal yang layak dan sudah tidak  bisa bekerja, harusnya pemerintahkan melihat itu dulu, dan pemerintah mengutamakan hal itu dengan tidak hanya melihat dari orang-orang yang tinggal dikota besar saja.

Dengan dipindahkannya ibu kota Indonesia, tentu uang yang harusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, malah akan dipakai untuk membangun infrastruktur ibu kota baru dan tentunya itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Hal ini mempengaruhi perokonomian di Kalimantan itu sendiri sebagai calon ibu kota baru indonesia,apakah masyarakat disana sudah siap dengan inflasi yang akan terjadi kedepannya?