SUKABUMIUPDATE.com - Kunjungan Mendikbud RI Muhadjir Effendy ke acara Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi, Jumat (22/3/2019) di GOR Cisaat Sukabumi, sempat diwarnai aksi penyampaian aspirasi sejumlah guru honorer. Para guru honorer lalu membentangkan spanduk bertuliskan "Selamat Datang Bapak Menteri Dari Kami Guru Honorer Yang Tersakiti".
BACA JUGA: Kabupaten Sukabumi Kekurangan 6.000 Lebih Tenaga Pendidik PNS
Perwakilan Forum Honorer Kabupaten Sukabumi, Kris Dwi Purnomo mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk tindak lanjut aksi sebelumnya pada saat para guru honorer mendatangi di Istana Presiden, beberapa waktu lalu. Alhasil, lanjut Kris, momentum kunjungan Muhadjir Effendy ke Sukabumi menjadi salah satu sarana penyampaian aspirasi secara langsung.
"Kami sengaja menyambut Bapak Mendikbud sambil memasang spanduk seperti itu, karena rekan-rekan honorer, khususnya honorer K-2 ketika melakukan aksi di istana, tidak ada pihak pemerintah yang menanggapi, atau datang ke hadapan rekan-rekan honorer. Susah bertemu dengan beliau," ujar Kris kepada sukabumiupdate.com.
Dalam kesempatan itu pula, Kris mewakili forum honorer se-Kabupaten Sukabumi menyampaikan beberapa poin tuntutan kepada Mendikbud. Diantaranya rekrutmen tanpa tes, lalu tes CPNS tanpa dibatasi usia. Selain itu, para guru honorer juga meminta agar Mendikbud meninjau perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang kuotanya minim, tak sesuai dengan jumlah honorer yang ada, serta tidak menyeluruh.
"Pak Mendikbud bilang, ini akan segera ditindaklanjuti dan diselesaikan. Bukan hanya Pak Mendikbud, namun juga dari jajaran Dirjen di Kemendikbud dan Komisi X DPR RI," tandas Kris.
BACA JUGA: Di Sukabumi, Menteri Muhadjir Sebut Tren Serapan Dunia Kerja Lulusan SMK Naik
Saat para guru honorer menyampaikan aspirasi, Mendikbud Muhadjir Effendy langsung menemui dan langsung memberi tanggapan, baik soal kesejahteraan guru honorer maupun soal perekrutan P3K.
"Guru honorer bukan tidak dihargai. Makannya ikut tes (P3K). Sekarang yang K-2 dulu, baru setelah itu yang non K-2. Karena jumlahnya puluhan ribu, jadi enggak mungkin diangkat semua. Sabar," singkat Muhadjir.
