SUKABUMIUPDATE.com - Presiden Jokowi mengaku jengkel akibat sejumlah komoditas pangan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat seperti jagung dan kedelai masih impor. Padahal Indonesia bisa menanamnya sendiri. 

"Kedelai kita juga masih impor. Padahal banyak daerah yang sesuai penanaman kedelai," kata Presiden Jokowi, dalam Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 28 April 2022. 

Keinginan Presiden Jokowi agar kebijakan pemerintah berpihak kepada industri pertanian nasional dengan mengurangi bahkan menghilangkan produk impor ditanggapi positif oleh salah satu tokoh pertanian Indonesia, H. Ayep Zaki.

Menanggapi hal tersebut Ayep menilai pernyataan Presiden Jokowi sangat tepat dan bernas pasalnya sebagai negara agraris sudah seharusnya Indonesia swasembada pangan dari tanah dan air nya sendiri.

"Saya sedang dalam proses budidaya kedelai apabila pemerintah menghendaki tiga tahun ini selesai budidaya kedelai ini," kata Ayep yang juga Anggota Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat itu.

Ayep menerangkan kedelai Indonesia merupakan tanaman sela yang ditanam di lahan pasca panen padi dilakukan. Maka agar Indonesia dapat mewujudkan swasembada kedelai Ayep menghitung dibutuhkan kurang lebih dua juta hektar panen dengan asumsi panen tiap hektarnya mencapai 1,5 ton.

"Dan itu sangat bisa dikerjakan karena lahan sawah di Indonesia tersedia sekitar 7,2 hingga 7,5 juta hektare. Sehingga dipakai tanaman sela hanya dua juta hektare," kata Ayep yang juga Ketua Dewan Pakar NasDem Kabupaten Sukabumi itu.

Ayep pun mendorong kejelasan sikap dan langkah nyata pemerintah sebagai pihak pertama agar dapat memberi perintah kepada pihak kedua tentunya harus yang memiliki integritas terhadap budidaya kedelai dan punya kompetensi keilmuan untuk melakukan budidaya kedelai di Indonesia.

"Tinggal sekarang keseriusan pemerintah menunjuk pihak kedua untuk melaksanakan ini dan punya kemampuan secara teknologi di budidaya kedelai," kata Ayep menambahkan.

Masih kata Ayep saat ini ekosistem pertanian tanah air sudah sangat maju baik meliputi aspek teknologi, bibit hingga kebutuhan pupuk dan nutrisi tanaman kedelai kita sudah punya untuk mendukung peningkatan produktivitas hasil pertanian.

"Ini hanya membutuhkan support secara resmi dari pemerintah menunjuk pihak kedua di luar kementerian pertanian. Silahkan kementerian pertanian berjalan karena sesuai regulasinya saya ingin pemerintah menunjuk pihak kedua dengan regulasi yang ada," tutur Ayep.

Ayep melanjutkan dalam hitungan dia untuk budidaya kedelai ini membutuhkan kurang lebih total 10 triliun secara bertahap. Kebutuhan itu kata dia untuk pembangunan infrastruktur seperti gudang penyimpanan pasca panen di tiap provinsi bahkan kabupaten hingga peralatan penunjang seperti mesin untuk mengeringkan dan memilah kedelai berkualitas.

"Dan perbankan yang ada di Indonesia ini harus mensupport dan untuk lebih sehatnya daripada budidaya kedelai ini maka untuk permodalannya 100 persen dengan menggunakan dana perbankan 10 triliun itu kan buat bank kecil sekali dengan luasan area 2 juta hektare," kata Ayep.

Ayep juga mengundang semua pihak untuk dapat bersinergi dalam proses budidaya kedelai di Indonesia dengan tugas dan wewenangnya masing-masing.

Ayep juga mengapresiasi langkah Kementerian Pertanian dengan program budidaya kedelainya yang mencapai ratusan ribu hektare. Namun Ayep mengatakan jumlah tersebut masih jauh dari kata cukup untuk budidaya kedelai nasional untuk itu Ayep mendorong harus ada pihak di luar Kementan ikut terlibat sehingga jumlahnya paling tidak mencapai dua juta hektar panen per tahun.

"Kita mulai bismillah yah artinya keprihatinan presiden di impor jagung juga menjadi keprihatinan kita di impor kedelai," kata Ayep.

Ayep mengaku pihaknya akan terus berupaya melakukan budidaya kedelai di Indonesia meski selalu dihadapkan dengan masalah klasik, tidak adanya dukungan dari pihak perbankan kepada para petani kedelai Indonesia.

"Saya sekarang memohon dan meminta kepada pemerintah untuk memberikan perintah langsung karena kalau tidak diberi perintah oleh pihak pertama yaitu pemerintah lembaga-lembaga terkait ini sama sekali tidak memberi respon contohnya perbankan tidak ada respon terhadap budidaya kedelai ini seluruh perbankan tidak ada respon dan ini sangat tidak baik," kata dia.

Lebih jauh Ayep pun mengaku sangat optimistis budidaya kedelai dan jagung seperti keinginan Presiden Jokowi dapat dicapai karena semua kebutuhan bibit, pupuk hingga nutrisi Indonesia sudah punya bahkan kualitasnya tak perlu diragukan lagi. 

Ayep menilai Indonesia hanya butuh dukungan dan keikutsertaan perbankan dalam permodalan kepada petani kedelai. Bila perlu kata Ayep jika pihak bank tidak memberikan pinjaman kepada petani budidaya kedelai maka lebih baik pemerintah mengoreksi izin bank tersebut.

"Jadi kalau bank tidak mau turut serta ambil bagian dari budidaya kedelai izinnya harus dikoreksi oleh Bapak Presiden oleh pemerintah," demikian tutup Ayep.