SUKABUMIUPDATE.com - Kasus wadas memantik perhatian publik. Banyak kalangan prihatin atas unjuk kekuatan aparat negara terhadap masyarakat Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Setidaknya 63 warga ditangkap. Kedatangan aparat diklaim untuk mendampingi tim dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengukur lahan untuk pembangunan proyek Bendungan Bener.
Ketua Umum Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA), KH Maman Imanulhaq menyayangkan tindakan aparat yang mengedepankan pendekatan represif. Kiai Maman itu pun meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk lekas turun ke lapangan, mendatangi warga Desa Wadas untuk membangun dialog sekaligus juga menenangkan masyarakat yang ketakutan.
"Sebaiknya diselesaikan dengan dialog agar ditemukan solusi terbaiknya. Masyarakat Desa Wadas khususnya dan publik Tanah Air saat ini menunggu langkah Gubernur Ganjar agar masyarakat merasakan kehadiran negara saat-saat genting seperti ini di Wadas," kata Kiai Maman kepada media, Rabu (9/2/2022).
Kiai Maman mengerti bahwa pemerintah memiliki tujuan baik dalam pembangunan Bendungan Bener. Sayangnya, program pembangunan yang tujuannya mensejahterakan masyarakat itu justru tidak dikomunikasikan secara benar, yang ujungnya masyarakat salah tafsir dan berprasangka buruk terhadap upaya pembangunan.
Kiai Maman yang juga Politisi PKB ini berharap kejadian serupa tidak terulang lagi, apalagi program pembangunan yang tengah digencarkan pemerintah Jokowi ini berujung pada tindakan represif aparat.
Diberitakan media, ratusan personel memaksa masuk dan mengepung Desa Wadas pada Selasa (8/2) pagi. Polisi menyusuri desa sambil mencopot sejumlah spanduk yang berisi penolakan tambang batu andesit untuk Bendungan Bener.
Polisi juga menangkap puluhan warga yang dianggap melawan. Setidaknya 63 orang ditangkap mulai dari lansia hingga anak di bawah umur. Kedatangan aparat diklaim untuk mendampingi tim dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengukur lahan untuk pembangunan proyek Bendungan Bener.
