SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintah berencana mengganti Liquified Petroleum Gas (LPG) dengan Dimethyl Ether (DME) sebagai gas konsumsi masyarakat. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut, pemerintah mesti mencari alternatif lain pengganti elpiji karena angka impornya terus membengkak setiap tahun.
"Impor kita elpiji itu gede banget, mungkin Rp 80-an triliun dari kebutuhan Rp 100-an triliun. Itu pun juga harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat karena harganya juga sudah sangat tinggi sekali, subsidinya Rp 60-70 triliun. Pertanyaan saya, apakah ini mau kita teruskan?," kata Jokowi seperti disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin, (24/1/2022).
Melansir dari tempo.co, Jokowi meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi DME di Tanjung Enim, Sumatera Selatan pada Senin, (24/1/2022).
Proyek tersebut ditargetkan rampung dalam 30 bulan dan diharapkan bisa memenuhi kebutuhan LPG warga Sumsel. Setelah pilot project itu berhasil, Jokowi berharap proyek lainnya juga bisa dibangun di daerah lain.
Baca Juga :
Lewat hilirisasi ini, pemerintah memanfaatkan batu bara untuk menjadi DME hingga bahan baku untuk pabrik petrokimia.
Nantinya, batu bara akan dikonversi menjadi gas, DME bisa untuk mengganti LNG maupun syngas batu bara bisa untuk metanol, pupuk maupun keperluan pabrik petrokimia
DME dipandang memiliki prospek sebagai bahan bakar masa depan karena mampu digunakan sebagai pengganti elpiji.
"Hampir mirip dengan elpiji, tadi saya sudah melihat, bagaimana api dari DME dan LPG untuk memasak, sama saja," ungkap Jokowi.
Dikutip dari litbang.esdm.go.id, DME terdiri dari komponen propana dan butana, mirip seperti LPG.
DME diperoleh dari berbagai sumber sekaligus, baik bahan bakar fosil maupun bahan bakar alternatif yang bisa diperbarui bisa digunakan untuk membuat DME.
Meskipun berasal dari berbagai sumber, DME tetap ramah lingkungan. DME tidak beracun, tidak merusak ozon, tidak menghasilkan particulate matter (PM) dan NOx, tidak mengandung sulfur, mempunyai nyala api biru.
Jokowi berharap, dengan adanya DME pengganti LPG ini, pemerintah perlahan bisa mengurangi impor.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), impor elpiji pada 2020 telah mencapai 77,63 persen dari total kebutuhan nasional sebanyak 8,81 juta ton. Tanpa upaya hilirisasi batu bara, rasio angka impor elpiji bisa naik menjadi 83,55 persen dari total kebutuhan 11,98 juta ton pada 2024.
"Nah, kalau ini nanti bisa sudah berproduksi, bisa mengurangi subsidi dari APBN sekitar Rp 7 triliun. Kalau semua LPG di setop, itu suit gede sekali, Rp 60-70 triliun itu akan bisa dikurangi subsidinya dari APBN, disamping neraca transaksi berjalan Kita perbaiki karena enggak impor," tandasnya.
Sumber: tempo.co