SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) drh Slamet meminta pejabat di Kementerian Pertanian dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Holding Company atau PIHC agar mundur jika pada tahun ini persoalan distribusi pupuk tetap semrawut.
Hal itu dikatakan Slamet saat mengikuti rapat bersama Kementerian Pertanian, Senin, 5 April, 2021.
"Saya ingin mendapat pernyataan di mana pada 2020 distribusi pupuk sangat semrawut yang menyebabkan petani kita menderita. Kalau di tahun ini terjadi lagi, saya ingin meminta komitmen pejabat di sini untuk mundur karena tidak ada lagi perubahan," tegas Slamet.
Baca Juga :
Legislator asal Sukabumi ini mengatakan bahwa pada rapat tanggal 5 Oktober 2020 lalu terdapat salah satu kesimpulan yang juga meminta Kementerian Pertanian melakukan kajian terkait efektifitas pemberian subsidi pupuk untuk dialihkan menjadi subsidi pasca panen.
"Sudah sejauh mana kajian itu dilakukan. Ini penting untuk memberikan rekomendasi berikutnya," kata Slamet.
Ia juga mengingatkan soal data harga eceran tertinggi atau HET pupuk yang tidak diberikan secara rinci kepada DPR. Padahal dalam konteks pengawasan, data tersebut sangat diperlukan untuk bisa diketahui oleh publik.
"Tidak ada yang sifatnya tertutup karena perlu diketahui publik. Kalau keberatan alasannya disampaikan," pungkasnya.
