SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) drh Slamet meminta pemerintah membatalkan rencana impor 1 juta ton beras yang akan melemahkan petani dalam negeri.
Ia mengatakan, situasi pangan Indonesia saat ini telah berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Sehingga kebijakan impor beras akan semakin melemahkan petani dalam negeri.
"Mengapa pemerintah ini terus memaksakan impor? Padahal berdasarkan data-data yang ada, stok beras kita memadai," katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-15 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020–2021, Selasa, 23 Maret 2021.
"Jangan sampai pemerintah kalah oleh mafia impor yang menari-nari di atas penderitaan rakyat," tegasnya menambahkan.
Legislator asal Sukabumi ini menyinggung kondisi pangan Indonesia yang berada di bawah sejumlah negara Afrika.
Data Food Sustainability Index tahun 2020 menunjukkan Indonesia berada di peringkat 60 dari 67 negara yang diukur. Masih tertinggal oleh Ethiopia yang berada di posisi 27 dan Zimbabwe di urutan 31.
"Negara kita yang katanya agraris ini justru kalah oleh negara-negara di Afrika yang notabene sering kita anggap tidak memiliki sumber daya alam semelimpah Indonesia," jelas Slamet.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) drh Slamet. - (Istimewa)</spanIa juga menyinggung soal data Indeks Kelaparan Global tahun 2020, di mana Indonesia meraih skor 20,1 dan masuk ke dalam status negara yang mengalami kelaparan kronis.
"Dalam situasi seperti ini, kebijakan impor justru akan memperparah kondisi pangan Indonesia dan melemahkan perlindungan terhadap pertani lokal," pungkas Slamet.
