SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), drh Slamet kembali mempertanyakan kebiasaan pemerintah yang kerap melakukan impor sejumlah komoditas, terutama produk pertanian.
Legislator asal Sukabumi ini menyebut, kebiasaan impor merepresentasikan negara yang tidak berpihak kepada petani dalam negeri.
Bahkan menurutnya, bukan hal yang tidak mungkin dalam beberapa waktu ke depan petani pun akan didatangkan dari luar negeri.
Baca Juga :
"Kalau hari ini kita tidak peduli dengan petani dengan mengimpor produk pertanian, maka bukan tidak mungkin tiga tahun ke depan petaninya yang diimpor," kata Slamet dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Pertanian, Senin, 15 Maret 2021, dalam keterangan tertulisnya.
Protes Slamet tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, pemerintah saat ini tengah berencana mengimpor beras sebanyak 1 juta ton. Padahal di sisi lain, pemerintah pun telah memulai proyek Food Estate dengan luas 165 ribu hektar di berbagai lokasi.
"Artinya pemerintah bisa memberi tambahan hasil panen di luar hasil panen petani biasanya dengan Food Estate ini. Lalu untuk apa lagi impor?," tegas Slamet.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) drh Slamet kontrol bantuan Kementan di Kampung Nanggerang, Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (3/3/2020). - (SU/Riza)</spanDi sisi yang lain, Slamet juga mempertanyakan kesulitan apa yang dihadapi pemerintah dalam membentuk Badan Pangan Nasional.
Sebab, lembaga tersebut merupakan amanat undag-undang yang seharusnya dibentuk untuk mengatasi masalah pangan dalam negeri.
"Karena masalah pangan kita berawal dari tidak adanya sinkronisasi antar lembaga. Sehingga Badan Pangan Nasional ini akan mengintegrasi itu semua. Termasuk soal impor yang terkadang akar masalahnya berasal dari tidak adanya kesesuaian data antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian," jelasnya.
