SUKABUMIUPDATE.com - The Economist Intelligence Unit atau EIU baru saja merilis Indeks Demokrasi 2020. Berdasarkan laporan tersebut, Norwegia meraih skor tertinggi yakni 9.81 dan menjadikannya sebagai negara paling demokratis di dunia. Lalu bagaimana dengan Indonesia?
Namun sebelum membahas Indonesia, di posisi kedua ditempati Islandia dengan skor 9.37, disusul Swedia dengan skor 9.26, kemudian Selandia Baru dengan skor 9.25, dan Kanada dengan skor 9.24. Sementara negara dengan indeks demokrasi paling rendah adalah Korea Utara dengan skor 1.08.
Melansir dari laman resmi EIU pada Sabtu, 6 Februari 2021, secara global indeks demokrasi dunia menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
Rata-rata skor dunia tahun ini tercatat 5.37, menurun dari yang sebelumnya (2019) 5.44. Angka tersebut juga tercatat sebagai rata-rata skor terendah sejak EIU merilis laporan tahunannya pada 2006 silam di 167 negara di dunia.
Berdasarkan skor yang diraih, EIU mengklasifikasikan negara-negara ke dalam empat kategori rezim, yakni demokrasi penuh, demokrasi cacat, rezim hibrida, dan rezim otoriter. Laporan ini juga mengungkapkan bahwa Pandemi Covid-19 berdampak terhadap demokrasi dan kebebasan di dunia.
"Pandemi menegaskan bahwa banyak penguasa menjadi terbiasa mengecualikan publik dari diskusi tentang masalah-masalah mendesak saat ini, dan menunjukkan elit pemerintah, bukan partisipasi populer, telah menjadi norma," kata penulis laporan EIU, Joen Hoey.
Demokrasi Amerika Serikat Terancam dan Taiwan Jadi Bintang
Kondisi indeks demokrasi Amerika Serikat secara khusus disoroti oleh EIU. Meskipun ada peningkatan di sejumlah aspek, namun demokrasi di negeri Paman Sam ini cenderung mengalami penurunan. Hal itu bisa dilihat dari sederet peristiwa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Amerika Serikat sendiri tahun 2020 lalu berada di peringkat 25 dunia dengan skor 7.92 dan masuk kelompok demokrasi cacat, turun dari yang sebelumnya 7.96 (2019), 7.96 (2018), 7.98 (2017), dan 7.98 (2016).
Politisasi Pandemi Covid-19, kebrutalan polisi dan ketidakadilan rasial, hingga pemilihan presiden akhir tahun lalu menjadi penyebab menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan partai politik di Amerika Serikat. Hal itu juga dinilai meningkatkan ancaman kebebasan berekspresi dan polarisasi di masyarakat.
Sementara di sisi lain, peringkat indeks demokrasi Taiwan meningkat tajam dibandingkan negara lainnya. Taiwan menduduki peringkat 11 dengan skor 8.94 atau naik 20 peringkat dari tahun sebelumnya. Kategori rezim di Taiwan juga berubah dari demokrasi cacat menjadi demokrasi penuh.
EIU menuturkan bahwa hal tersebut ditunjukkan melalui pemilu yang diselenggarakan pada Januari 2020 lalu, di mana tingkat partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda di Taiwan menguat untuk memilih presiden dan anggota parlemen.
Sedangkan Eropa Barat tercatat menerima tinta merah dalam rapor tahunannya itu. Indeks demokrasi Prancis dan Portugal melorot dan masuk ke kategori rezim demokrasi cacat dan hanya menyisakan 13 negara yang masuk ke kategori demokrasi penuh di kawasan tersebut.
Bagaimana dengan Indonesia?
Tahun 2020 Indonesia menduduki peringkat 64 dunia dengan skor 6.30 dalam indeks demokrasi yang diterbitkan EIU.
Meskipun dalam segi peringkat Indonesia masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, namun skor itu menurun dari yang sebelumnya 6.48. Ini adalah angka terendah yang didapat Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir sejak 2006.
Semantara angka tertinggi diraih Indonesia pada tahun 2015 dengan skor 7.03. Hasil tahun 2020 lalu itu membawa Indonesia masuk sebagai negara dengan demokrasi cacat.
Ada lima indikator yang digunakan EIU dalam menentukan indeks demokrasi suatu negara, di antaranya proses pemilu dan pluralisme, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil.
EIU memberikan skor 7.92 untuk proses pemilu dan pluralisme di Indonesia. Kemudian fungsi dan kinerja pemerintah mendapatkan skor 7.50, partisipasi politik memperoleh skor 6.11, budaya politik 4.38, dan kebebasan sipil dengan skor 5.59.
Untuk di kawasan Asia Tenggara, indeks demokrasi Indonesia sendiri berada di peringkat empat, di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina.
Menanggapi laporan tersebut, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo mengatakan, hal ini mesti menjadi cambuk bagi pemerintah Indonesia untuk memperbaiki pelaksanaan demokrasi.
Ia berpendapat, Indonesia masih akan menemui sejumlah tantangan, namun Karyono optimis indeks demokrasi Indonesia akan membaik bila kebijakan yang diambil pemerintah mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi.
"Pelaksanaan pemilu misalnya perlu diperbaiki. Sejumlah hambatan dalam pelaksanaan pemilu seperti money politic itu juga harus dicegah. Terkait dengan intimidasi dalam pelaksanaan pemilu juga harus dicegah. Kongkalikong antara penyelenggara pemilu dengan kontestan itu juga harus dihindari," katanya dikutip dari Deutsche Welle (DW) Indonesia.
Karyono juga mengungkapkan bahwa fenomena politik identitas menjadi salah satu indikator yang berperan penting dalam menurunnya indeks demokrasi Indonesia.
