Bermodal Followers, Menyoal Hobi Pemerintah Pakai Influencer untuk Sosialisasi Kebijakan

Sabtu 23 Januari 2021, 11:16 WIB

SUKABUMIUPDATE.com - Keberadaan influencer nampaknya sudah tidak terbatas pada euforia dunia maya melalui beragam platform media sosial yang ada. Pemerintah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini juga kerap menggunakan jasa pesohor tersebut untuk mensosialisasikan sejumlah kebijakan. Jumlah pengikut yang mereka punya di akun media sosialnya, menjadi faktor utama mengapa peran mereka dinilai krusial.

Seperti yang diketahui, belakangan ini artis Raffi Ahmad menjadi sorotan karena ulahnya yang berkumpul tanpa memakai masker dan menjaga jarak. Padahal di hari itu ia telah mengikuti vaksinasi Covid-19 perdana bersama Presiden Joko Widodo, tepatnya pada Rabu, 13 Januari 2021 di Istana Merdeka Jakarta. Kebijakan pemerintah yang melibatkan influencer dalam program vaksinasi tersebut juga menuai kritik dari sejumlah pihak.

Namun bukan tanpa alasan, saat ini Raffi Ahmad memang memiliki pengikut atau followers yang terbilang banyak di beberapa platform media sosial. Tercatat hingga Sabtu, 23 Januari 2021, ia memiliki 49,6 juta pengikut di Instagram dengan nama akun @raffinagita1717 dan 19 juta subscribers di YouTube dengan nama channel RANS Entertainment.

Warganet pun berspekulasi bahwa keputusan tersebut dinilai tepat. Pasalnya, Raffi Ahmad merupakan sumber informasi bagi sebagian masyarakat dan jutaan penggemar yang menjadikannya rujukan, sehingga tidak akan ragu lagi untuk divaksin.

Seberapa Efektif Pelibatan Influencer Ini?

Mengutip dari Vice, epidemiolog, Dicky Budiman justru mempertanyakan stretegi pemerintah yang menjadikan influencer sebagai agen marketing, salah satunya untuk program vaksinasi Covid-19. "(Target sosialisasi) jadi kontra produktif, kan?," katanya.

Hal ini disebabkan belum adanya riset yang mendukung bahwa jumlah followers yang mereka miliki di media sosial berbanding lurus dengan keberhasilan mempersuasi publik, terlebih saat pandemi.

"Dalam situasi pandemi, selalu upayakan mengambil keputusan, strategi, opsi sekalipun itu berbasis science tentu yang pertama. Kalau enggak ada science, tentu ada riset berupa bukti empiris," ucap Dicky. Artis atau influencer, sambung ia, hanya dijadikan hiburan oleh masyarakat sehingga sulit untuk bisa mengubah pola pikir yang telah tertanam soal vaksin ini.

Bukan hanya dalam program vaksinasi Covid-19, pelibatan influencer juga direncanakan calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo melalui program polisi virtual. Hal itu disampaikan Sigit saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI, Rabu, 20 Januari 2021 lalu. Program polisi virtual sendiri bertujuan untuk melakukan edukasi dan kampanye soal perilaku bermedia sosial serta keamanan data di era digital. 

Sementara di sisi lain, asumsi bahwa semakin banyak jumlah followers maka semakin berpengaruh seorang influencer, masih diperdebatkan para peneliti. Berdasarkan riset sebuah agensi media asal Inggris, UM, pada 2019 lalu, ditemukan hanya 47 persen orang di dunia yang terpengaruh pendapat yang ada di internet. Angka tersebut menurun dibandingkan pada tahun 2017 yang mencapai 54 persen.

Bahkan saat dikerucutkan pada kelompok influencer, ternyata hanya 4 persen pengguna internet global yang percaya terhadap informasi yang mereka sajikan.

Di Inggris sendiri, hampir 70 persen orang mengaku tidak percaya pada pendapat influencer. Head of Client Insight UM, Liz Haas menuturkan, hasil tersebut mencerminkan bahwa semakin banyak orang menyadari ada persoalan kredibilitas dan transparansi di internet, sehingga informasi yang tersedia pun layak diragukan.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah influencer yang bergantung kepada popularitas. Akibatnya, muncul bisnis fake followers yang memudahkan seseorang untuk membeli akun palsu demi memunculkan kesan bahwa mereka sangat populer.

Pada tahun 2019, Jaksa Agung New York Letitia James bahkan mengumumkan, penjualan followers dan likes palsu di media sosial adalah aktivitas ilegal. Sebab bukan hanya mencuri identitas orang asli, namun juga menipu publik secara online.

Memakan Anggaran yang Besar

Persoalan berikutnya adalah soal anggaran. Melansir dari Tirto, Indonesia Corruption Watch atau ICW merilis kajian mereka ihwal penggelontoran dana secara besar-besaran oleh pemerintah untuk berbagai aktivitas digital, antara lain media sosial dan influencer sebagai ajang sosialisasi kebijakan dalam beberapa tahun terakhir. Kajian ini dirilis pada 20 Agustus 2020.

ICW mengatakan telah melakukan penelusuran aktivitas pengadaan barang dan jasa (PBJ) di kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) di masing-masing situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Total ada 34 kementerian, 5 LPNK, dan 2  institusi penegak hukum (Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian RI) yang ditelusuri. Penelusuran anggaran ini dilakukan pada periode 2014 hingga 2018. Setelah diperlebar hingga 2020, ICW lalu menemukan, total anggaran belanja pemerintah pusat terkait aktivitas yang melibatkan influencer sepanjang tahun 2014 hingga 2020 adalah senilai Rp 90,45 miliar.

ICW memaparkan, anggaran belanja pemerintah untuk kegiatan yang melibatkan influencer ini dibagi berdasarkan instansi. Anggaran terbesar dipegang oleh Kementerian Pariwisata, yakni senilai Rp 77,66 miliar (22 paket), lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 1,6 miliar (12 paket), Kemenkominfo Rp 10,83 miliar (4 paket), Kementerian Perhubungan Rp 195,8 juta (1 paket), dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Rp 150 juta (1 paket).

ICW kemudian mengambil satu contoh penggunaan jasa influencer oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun 2019 lalu.

Dalam lampiran yang dipaparkan, tertulis bahwa Kemendikbud mengeluarkan anggaran senilai Rp 114,4 juta untuk Gritte Agatha dan Ayushita WN, serta Rp 114,4 juta untuk Ahmad Jalaluddin Rumi dan Ali Syakieb.

Gritte Agatha merupakan salah satu influencer yang saat itu ikut meramaikan tagar #IndonesiaButuhKerja, yang belakangan justru ramai dibahas karena menjadi salah satu bahan kampanye RUU Cipta Kerja dan Omnibus Law. Sementara Ahmad Jalaluddin Rumi merupakan salah satu putra musisi Ahmad Dhani.

Polemik anggaran dalam program yang melibatkan influencer ini kemudian ditanggapi Kementerian Keuangan. Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo mengatakan, alokasi anggaran tersebut telah termaktub dalam daftar isian pelaksana anggaran atau dipa APBN.

Ia menyebut, hal itu telah direncanakan dan dianggarkan melalui proses pengadaan barang dan jasa sesuai prosedur. Ketika ada pemenang dan kegiatan dijalankan, maka ada laporan pertanggungjawaban.

Peneliti ICW Egi Primayogha menilai, bukan hanya tidak percaya diri dengan programnya, namun pelibatan pesohor ini juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak transparan dalam pemilihan influencer untuk mempengaruhi opini publik. Ia mengatakan, kebiasaan ini tidak menyehatkan untuk iklim demokrasi karena berpotensi menguburkan substansi kebijakan yang tengah disusun dan tertutupnya percakapan dengan publik.

Follow Berita Sukabumi Update di Google News
Simak breaking news Sukabumi dan sekitarnya langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita SukabumiUpdate.com WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaXv5ii0LKZ6hTzB9V2W. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Berita Terkini
Sukabumi Memilih31 Januari 2025, 02:09 WIB

Termasuk Sukabumi, Nasib 11 Sengketa Pilkada Di Jabar Diputuskan 4-5 Februari

Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan akan membacakan putusan dismissal terhadap setiap sengketa Pilkada 2024. Dari seluruh sengketa yang ada, sebelas diantaranya terjadi di Jawa Barat, pada 4-5 Februari 2025.
Hakim MK dalam sidang perdana sengketa hasil Pilbup Sukabumi 2024. (Sumber : YouTube/Mahkamah Konstitusi)
Keuangan30 Januari 2025, 22:49 WIB

Fokus 3 Program Prioritas, Pemprov Jabar Kaji Efisiensi APBD 2025 hingga Rp4 Triliun

3 Program yang menjadi prioritas Pemprov Jabar di APBD 2025 adalah pembangunan jalan, elektrifikasi dan pembangunan ruang kelas baru.
Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin saat memimpin rapat pembahasan tindak lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBD 2025, Kamis (30/1/2025). | Foto: Humas Jabar
Sukabumi30 Januari 2025, 22:41 WIB

Izin Tak Kunjung Diurus, DPMPTSP Sukabumi Tegas Minta Proyek Tambak Udang Di Minajaya Ditunda

Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukabumi, Ali Iskandar, mengatakan surat teguran tertulis sudah dilayangkan sebanyak dua kali kepada pihak perusahaan PT. Berkah Semesta Alam selaku pengembang proyek Pembesaran Crustasea Air Payau.
Lokasi proyek tambak udak di Minajaya, Desa Buniwangi, Surade, Kabupaten Sukabumi | Foto : Ragil Gilang
Aplikasi30 Januari 2025, 22:33 WIB

Dinkes Kabupaten Sukabumi Sosialisasi Penggunaan e-Katalog Versi 6.0, Ini Tujuannya

Sosialisasi ini agar proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Kesehatan dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Kegiatan sosialisasi Dinkes Kabupaten Sukabumi terkait implementasi e-Katalog versi 6.0 (Sumber Foto: Turangga Anom)
Sukabumi30 Januari 2025, 21:30 WIB

Kades Di Lengkong Sukabumi Kembali Didemo Soal ADD, DPMD Minta Warga Tunggu Hasil Inspektorat

Aksi demontrasi warga ini merupakan kedua kalinya menuntut transparansi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), serta PBB.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Sukabumi, Hodan Firmansyah saat memberikan penjelasan kepada para demonstran | Foto : Ragil Gilang
Kecantikan30 Januari 2025, 21:00 WIB

6 Manfaat Eksfoliasi Sebelum Tidur Malam, Bantu Kulit Tampak Lebih Cerah!

Meski bagus untuk dilakukan, jangan Eksfoliasi terlalu sering, namun cukup 2-3 kali seminggu agar kulit tidak iritasi.
Ilustrasi. Eksfoliasi membantu mengangkat sel-sel kulit mati yang menumpuk di permukaan kulit. (Sumber : Freepik/@freepik)
DPRD Kab. Sukabumi30 Januari 2025, 20:58 WIB

Dalam Bentuk 4 Komitmen, DPRD Kawal Aspirasi Guru Honorer R3 Kabupaten Sukabumi

DPRD Kabupaten Sukabumi memahami apa aspirasi para guru honorer R3 dan siap memperjuangkan kepastian hukum bagi mereka.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali saat menunjukan hasil kesepakatan audiensi dengan perwakilan forum guru honorer R3. (Sumber : SU/Ilyas)
Sukabumi30 Januari 2025, 20:27 WIB

Penyerahan Ijazah Gratis Tuai Kekhawatiran dari Kepsek Sekolah Swasta di Sukabumi

Kebijakan Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi soal penyerahan ijazah gratis disebut bisa matikan sekolah swasta jika tidak dibarengi dengan solusi yang bijak.
Kepala SMK Jamiyyatul Aulad Palabuhanratu Sukabumi, Andriana (kiri), saat menyerahkan ijazah gratis kepada siswanya, Kamis (30/1/2025). Hal itu sesuai permintaan Dedi Mulyadi. (Sumber Foto: Istimewa)
Sukabumi30 Januari 2025, 20:24 WIB

Pengunjung Minta Maaf Usai Viral, Akui Tak Sengaja Keluhkan Tarif Di Pantai Citepus Sukabumi

Setelah video tersebut viral dan memicu banyak reaksi dari warga, pengunggah video yang diketahui bernama NH (38), seorang warga Desa Gunung Karamat, Kecamatan Cisolok, akhirnya memberikan klarifikasi dan meminta maaf
Pengunjung Pantai RTH Citepus Palabuhanratu Sukabumi | Foto : Ilyas Supendi
Musik30 Januari 2025, 20:00 WIB

16 Konser Musisi Internasional di Jakarta pada Februari 2025, Setiap Minggu Ada

Februari 2025 menjadi bulan cukup padat untuk Indonesia karena akan ada konser dari musisi Internasional baik itu Korea Selatan maupun Amerika Serikat.
16 Konser Musisi Internasional di Jakarta pada Februari 2025, Setiap Minggu Ada (Sumber : Instagram/@mecimapro)