SUKABUMIUPDATE.com - Kegagalan pembukaan lahan gambut menuai kritik Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), drh Slamet.

Slamet menilai, anggaran triliunan rupiah untuk lahan gambut lebih baik dialihkan untuk program yang lain.

"Membangun sawah di lahan gambut pernah gagal di masa lalu, kenapa ingin diulang? Padahal ada banyak lahan tidur milik Perhutani dan PTPN yang bukan gambut, banyak kok gak digunakan," kata Slamet kepada media, Kamis (10/9/2020).

Menurut Slamet, lahan sawah di kawasan eks-gambut yang sekarang produktif merupakan milik rakyat.

BACA JUGA: Masih Pandemi, drh Slamet Pertanyakan Program KLHK Soal Ibukota Baru

"Padahal kita ini masih ada sekitar 1,5 juta lahan terlantar yang masih bisa dioptimalkan," tegas Slamet.

Sementara itu, Slamet menuturkan, program pemerintah, yakni Food Estate, justru digarap oleh Kemenhan bukan Kementan.

Oleh sebab itu, Slamet menyebut, tidak pernah ada koordinasi dengan komisinya. Program Food Estate dilaksanakan di atas lahan bekas Pengembangan Lahan Gambut (PLG).

BACA JUGA: Drh Slamet Siap Panaskan Mesin PKS untuk Menangkan Marwan-Iyos di Pilkada Sukabumi

"Kami dari Komisi IV sulit mau mendukung program tersebut karena perencanaannya masih samar, sementara sekarang Komisi IV diminta memberi persetujuan anggaran, tentu sulit kami mengabulkan," tutur Slamet.

Secara prinsip, program Food Estate yang bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan merupakan ide bagus.

"Namun Food Estate ini harus diurus di lokasi yang tepat," pungkas Slamet.