SUKABUMIUPATE.com - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) drh Slamet, menyoroti salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berkaitan dengan rencana Ibukota baru.
Slamet menyebut, terdapat satu program KLHK terkait pengembangan kawasan perkantoran di Ibukota baru yang memiliki anggaran sebesar Rp 26,8 miliar.
"Kepala BAPPENAS sudah menyampaikan ke media bahwa program Ibukota baru itu dihentikan karena Covid-19. Nah lalu apa korelasinya di KLHK ada program seperti ini?," tanya Slamet saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KLHK, Rabu (9/9/2020).
BACA JUGA: Perkuat Usaha Rumah Tangga, drh Slamet Dorong Program Budidaya Lele di Kebonpedes Sukabumi
Slamet menegaskan, saat ini pemerintah memiliki fokus untuk melakukan akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, sambung Slamet, sudah sepantasnya anggaran sebesar itu direlokasi untuk program-program yang mendukung pemulihan ekonomi nasional.
"Jadi jangan sampai masyarakat dininabobokan dengan pernyataan Kepala BAPPENAS bahwa rencana Ibukota baru dihentikan, tapi justru ada program semacam itu di KLHK," jelas Slamet.
