SUKABUMIUPDATE.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, DPR dan pemerintah akan bersinergi dalam pengawasan pemberian bantuan sosial tunai warga terdampak pandemi Covid-19. Hal itu dikatakan Puan, ketika menghadiri penyerah bantuan non-tunai di Desa Jayanti, Kecamatan Cikande, Kabupaten Tangerang, Selasa (23/6/2020).
"Dalam rangka pengawasan dari DPR RI atas bantuan sosial non tunai yang diberikan pemerintah selama 3 bulan ini, bagaimana mekanismenya dan siapa saja yang menerima, apakah penerima itu betul betul merasakan manfaatnya? Di pergunakan untuk apa?" ujarnya.
Acara penyerahan Bantuan Sosial Tunai (BST) dilaksanakan di kantor Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang. Hadir dalam acara ini Menko PMK, Muhajir Effendi dan Menteri Sosial, Juliari P. Batubara.
Bansos tunai untuk warga Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang hari ini diberikan kepada 1.178 orang. Bantuan sosial yang diberikan berupa bantuan langsung tunai (per KK) sebesar Rp600.000, yang khususnya berada di Desa Cikande, Kabupaten Tangerang, Banten.
Puan minta agar bantuan pemerintah diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk membantu mereka itu bisa tetap mempertahankan kelangsungan hidupnya di masa pandemi seperti ini.
"Ini adalah anggaran untuk mengatasi pemulihan dalam proses pandemi Covid-19 sampai Desember. Tiga bulan sudah berjalan, tiga bulan selanjutnya tentu nanti kita evaluasi juga terkait dengan program program bantuan pemerintah ini," tegasnya.
Salah satu yang disoroti Ketua DPR adalah mekanisme dan penentuan waktu pemberian bantuan. Ia mencontohkan, harusnya ada penentuan tanggal pemberian bantuan di tiap-tiap wilayah.
"Ini menjadi salah satu evaluasi, yang nanti saya sampaikan kepada pemerintah, supaya mengurangi penumpukan dan antrean, yang katanya bisa sampai 3 jam untuk pencairan bantuan tunainya," ujar Puan.
Ia menyoroti masih perlunya sosialisasi lebih gencar, sehingga pembagian bansos diketahui warga. Hal itu disadari Puan, ketika ia berdialog kepada salah seorang penerima dari pemerintah di Desa Cikande.
"Terkait tanggal penting sekali, agar mereka itu datang bisa tepat tanggal. Tadi saya bertanya, tanggal berapa biasanya dapat (bansos) bu? Dia enggak ingat, artinya tanggalnya tidak diputuskan," kata Puan.
Menurut Puan, seharusnya bansos itu bisa ditentukan tanggalnya, sehingga masyarakat bisa tahu kapan harus datang ke tempat pembagian tepat pada waktunya. Penentuan tanggal juga dapat mengurangi penumpukan orang saat bansos itu dibagikan, sehingga potensi penularan virus Corona bisa diminimalisasi.
Masalah lain yang menjadi sorotan adalah persoalan perbaikan data penerima bantuan. Puan berharap segera ada perbaikan dan sinkronisasi data.
Evaluasi itu, kata Puan, akan disampaikan kepada pemerintah sehingga dapat segera dievaluasi dalam program bansos-bansos berikutnya. Dia berharap adanya evaluasi itu akan ditindaklanjuti pemerintah sehingga pembagian bansos di bulan Juli-September 2020 bisa berjalan lebih baik.
Dialog dengan Warga Penerima Bantuan
Puan sempat dialog dengan warga penerima bantuan, misalnya Yani Saleh. Kepada ibu rumah tangga warga Cikande itu, sempat bertanya. "Untuk beli pulsa atau beli bensin motor?" tanya Puan.
"Untuk makan sehari-hari, karena saya tidak kerja," jawab Yani yang mempunyai 7 anak.
Kepada Puan, ibu-ibu penerima bantuan juga mengeluhkan naiknya harga beberapa kebutuhan pokok seperti telur dan bumbu masak. "Ini jadi catatan saya," jawab Puan.
Usai melihat proses pencairan bantuan tunai oleh kantor pos yang melayani warga, Puan mendatangi rumah Muhamad Bisri, yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi pemberian bantuan. Lelaki paruh baya itu menempati rumah tua berdinding bambu.
"Kalau kondisinya seperti ini, sudah seharusnya menerima bantuan," kata Puan.
Setelah menyerahkan bantuan tunai sebesar Rp 600 ribu kepada Bisri, Puan berdialog dengan Bisri dan istirnya. Ia berpesan bantuan tunai digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. "Jangan buat beli rokok ya," pesannya.
sumber: suara.com
