SUKABUMIUPDATE.com - Situs Megalitikum Gunung Padang di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, didorong DPRD Jawa Barat menjadi induk destinasi wisata di wilayah yang dikenal sebagai produsen tauco itu.
Satu di antara bentuknya, DPRD akan memfasilitasi Pemkab Cianjur mendapatkan anggaran tak terbatas untuk penataan dan pengembangan kawasan situs yang digadang-gadang merupakan peninggalan zaman prasejarah tersebut.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ade Barkah Surahman, mengatakan, alasan DPRD Jabar mendorong situs megalitikum Gunung Padang harus menjadi induk destinasi wisata di Kabupaten Cianjur didasari pertimbangan karena ke depan aksesibilitas infrastruktur dari berbagai wilayah sangat mendukung. Misalnya akses tol Sukabumi-Cianjur-Bandung, optimalisasi kereta api Sukabumi-Cianjur-Bandung, serta progres pembangunan jalur Puncak II.
"Diperkirakan aksesibiliti pariwisata ke Cianjur akan ramai. Maka kita mau atau tidak mau harus memacu Gunung Padang itu menjadi induk wisata di Kabupaten Cianjur," terang Ade seusai kunjungan kerja ke Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Cianjur, Kamis (12/12/2019).
Hasil diskusi dengan jajaran Disparpora Kabupaten Cianjur, sebut legislator Fraksi Partai Golkar itu, terungkap selama ini upaya penataan dan pengembangan situs megalitikum Gunung Padang terbentur berbagai aturan yang terkesan tumpang-tindih. Artinya, ada hal-hal yang kaitan pembangunannya harus dilakukan pemerintah pusat dan juga oleh Pemkab Cianjur.
"Nah, di sini kita buat terbosan bahwa provinsi menyanggupi mau membangun (Gunung Padang) sampai mana. Bahkan tadi Pak Irfan (Suryanegara), 'menantang' Pemerintah Kabupaten Cianjur perlu biaya berapa supaya Gunung Padang ramai," tegas Ade.
Penyataan itu, menjadi sinyalemen adanya perhatian khusus DPRD Jabar terhadap pengembangan, penataan, dan pembangunan Gunung Padang agar betul-betul bisa dimaksimalkan menjadi destinasi wisata. Dengan ramainya keberadaan Gunung Padang, sebut Ade, akan menimbulkan multiplier effect bagi wisata penunjang lainnya.
"Sejauh ini dari Pemprov Jabar tahun ini baru dialokasikan untuk pembebasan lahan yang 11 hektare itu. Kalau tidak salah, Rp 18 miliar lebih. Saya lupa angka pastinya," ungkapnya.
Karena itu, DPRD Jabar menyarankan agar Pemkab Cianjur, khususnya Disparpora membuat detail engineering design (DED) yang baik. Ia pun berharap Pemkab Cianjur bisa sinergis dengan DPRD dan Pemprov Jabar.
"Untuk tahun depan, usulkan dana berapapun yang sesuai kebutuhan untuk pembangunan Gunung Padang. Mumpung semua fraksi di DPRD Jabar mendukung," imbuhnya.
Kunjungan perwakilan dari setiap fraksi di DPRD Jabar itu merupakan bagian dari program Citra Bakti. Program itu merupakan agenda tahunan dengan tujuan memonitor sejauh mana progres pembangunan yang biayanya bersumber dari Pemprov Jabar serta menampung berbagai aspirasi yang sekiranya akan diusulkan ke Pemprov Jabar.
"Tujuan para anggota DPRD Jabar ini ke kantor untuk mengetahui sejauh mana potensi pengembangan destinasi Gunung Padang," tambah Kepala Disparpora Kabupaten Cianjur, Yudi Ferdiana.
Yudi mengapresiasi langkah DPRD Jabar yang ikut memerhatikan pengembangan Gunung Padang. Yudi mengaku akan bersinergis dengan Dinas Pariwisata Jabar mengembangkan Gunung Padang.
"Alhamdulillah, DPRD Jabar selalu siap mendukung pengembangan Gunung Padang," pungkasnya.
