SUKABUMIUPDATE.com - Tersangka pengancam penggal Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Hermawan Susanto, 25 tahun, menulis surat permohonan maaf untuk sang presiden.
Pengacara Hermawan, Sugiarto Atmowijoyo, menyebut surat itu ditulis langsung oleh kliennya di dalam Rumah Tahanan Polda Metro Jaya yang terjerat pasal makar usai video viral pengancaman tersebut.
Sugiarto sempat menunjukkan surat yang ditulis tangan oleh Hermawan itu kepada awak media. Adapun isinya adalah sebagai berikut:
Saya memohon maaf dengan Bapak Ir. H. Joko Widodo yang terhormat atas ucapan saya yang sudah mengancam Bapak It. H. Joko Widodo Presiden Republik Indonesia.
Saya tidak ada maksud mengancam bapak untuk membunuh/memenggal kepala Bapak Ir. H. Joko Widodo. Saya memohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan saya yang fatal. Sedianya agar dimaafkan oleh Bapak Ir. H. Joko Widodo dan masyarakat Indonesia.
Demikian surat permohonan maaf ini yang sudah mengancan Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Ir. H. Joko Widodo. Saya sampaikan atas perhatian dan kemurahan hati bapak yang terhormat, saya ucapkan terima kasih.
Menurut Sugiarto, surat tersebut akan dikirimkan menghunakan jasa pengiriman. Dengan begitu, ia berharap Jokowi menerima permintaan maaf kliennya.
Sugiarto mengatakan kalau Hermawan melontarkan seruan bernada ancaman itu secara spontan. Kata Sugiarto, tidak ada niatan dari kliennya untuk benar-benar memenggal kepala Jokowi. “Soal niat membunuh presiden atau hal lain itu tidak ada,” ucap dia di Polda Metro Jaya.
Hermawan Susanto menjadi perhatian publik setelah kalimat ancamannya terhadap Presiden Jokowi viral di media sosial. Dia mengatakan akan memenggal kepala Jokowi dalam video seorang peserta demonstrasi massa pendukung Prabowo di depan Gedung Bawaslu RI, Jumat 10 Mei 2019.
Setelah video itu viral, Hermawan dan ayahnya melarikan diri ke Parung, Bogor. Hermawan ditangkap di rumah budenya di Parung pada Minggu pagi. Saat ini, Hermawan tengah mendekam di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya untuk keperluan pemeriksaan.
Hermawan Susanto terancam pasal berlapis, yaitu Pasal 104 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara dan Pasal 27 ayat (4) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ancaman pidana maksimalnya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama 20 tahun.
Sumber: Tempo
