SUKABUMIUPDATE.com - Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo mengaku belum puas dengan cara Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pengecekan terhadap data daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah yang menjadi temuan timnya. Kata dia, hingga Jumat pekan lalu, KPU masih melakukan pengecekan berdasarkan sampling yang mereka tentukan sendiri.
"Kami tidak puas dengan cara mereka. Karena kami ada data pemilih siluman dan sampaikan tapi mereka pilih cara lain. Loh kan sudah ada bukti dan mohon diverifikasi," kata Hashim di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, Senin, 1 April 2019.
Hashim pun menyebut cara tersebut konyol. Padahal, kata dia, tim BPN telah menyerahkan temuan DPT bermasalah itu kepada KPU. "Ini menurut kami konyol," ucapnya.
Hashim dan tim BPN tengah mempersoalkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. BPN mengklaim menemukan 17,5 juta DPT bertanggal lahir sama di 1 Juli, 31 Desember, dan 1 Januari.
BPN juga menyatakan menemukan ada sekitar 304.782 DPT berusia di atas 90 tahun, 20.475 DPT berusia di bawah 17 tahun, Kartu Keluarga manipulatif sebanyak 41.555 KK, data invalid sebanyak 18.832.149, dan data ganda sebanyak 6.169.895.
Data ini telah beberapa kali dilaporkan ke KPU, terakhir pada Jumat pekan lalu, 29 Maret 2019. Hashim bahkan memimpin sendiri pelaporan ke KPU saat itu. Selesai pertemuan itu, Hashim mengatakan bahwa KPU kini bergerak sesuai data yang mereka serahkan. Dia pun berharap persoalan DPT ini segera rampung sebab Pemilihan Umum 2019 tinggal hitungan hari.
Urusan DPT ini, menurut Hashim, harusnya menjadi persoalan bersama kedua pasangan calon presiden-wakil presiden, partai politik, dan calon legislator di semua tingkatan. Dia berujar urusan ini perlu dibereskan agar pemilu tak dipersoalkan keabsahan dan legitimasinya.
"Ini adalah kepentingan bersama. Jangan kalau Prabowo Sandi menang nanti dipersoalkan pihak lawan," kata adik Prabowo ini.
Juru debat BPN Prabowo - Sandiaga, Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya bergerak lantaran yakin menang di pemilihan presiden 2019. Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat ini juga menampik jika dianggap ingin mendelegitimasi KPU. "Kami bergerak karena yakin menang, bukan karena takut kalah," kata dia.
Sumber: Tempo
