SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra Heri Gunawan menyayangkan adanya deklarasi dukungan Capres Joko Widodo - Ma'ruf Amin di Ponpes Sulalatul Huda, Tasikmalaya. Deklarasi dinilai terkesan disusupkan pada Program Sosialisasi Ekonomi Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Ponpes itu.
Heri menanyakan langsung Kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, perihal kejadian ini. Ia meminta OJK melakukan klarifikasi.
BACA JUGA: Sertifikat Gratis dari Jokowi, Pak RT: Uang Lelah Rp 3 Juta
“Saya sudah meminta kepada Ketua OJK (Wimboh Santoso) untuk segera melakukan klarifikasi dengan surat secara resmi agar tidak blunder perihal kegiatan sosialisasi menjadi Deklarasi Dukungan Terhadap Capres Petahana”, ujar Heri yang juga menjabat Wakil Direktur Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi ini.
Menurutnya, (OJK) tidak ikut campur dalam pesta demokrasi karena akan membuat stigma negatif. Dimana Capres Petahana terlihat sangat ambisius dengan menggunakan seluruh stakeholdernya untuk secara eksplisit mengkampanyekannya kembali. Hal ini tidak etis dan tidak bagus dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Indonesia.
Heri menegaskan, tujuan Pilpres adalah untuk mengganti presiden secara periodik dan damai. Kekuasaan presiden cuma 5 tahun dan hanya dapat diperpanjang selama 1 periode lagi.
"Kalau takut diganti jangan pernah mencalonkan diri jadi capres. Ini republik, bukan kerajaan. Kalau sudah yakin menang ngapain juga perlu sampai gunakan cara seperti ini. Sepertinya capres petahana sangat khawatir bakal kalah, tutupnya.
