SUKABUMIUPDATE.com - Proyek sistem pendeteksi tsunami di Indonesia, yang mungkin bisa mencegah jatuhnya korban tsunami Palu, disebut telah dihentikan. Padahal, sistem sensor dasar laut berteknologi tinggi paduan dari serat kabel optik atau dan buoy ini, yang melihat data gelombang suara, dimaksudkan untuk menggantikan sistem peringatan dini tsunami pasca-tsunami Aceh pada 2004 yang menewaskan lebih dari 120 ribu jiwa.
Menurut Louise Comfort, pakar manajemen bencana dari University of Pittsburgh, Amerika Serikat, yang menjadi anggota proyek tersebut, menyebut perselisihan antar-lembaga di Indonesia tentang siapa yang bertanggungjawab menjadi akar permasalahannya. Imbasnya, proyek senilai US$ 69 ribu (setara Rp 1 miliar), hanya sampai pada pembuatan prototipe yang dikembangkan Amerika Serikat dengan dana dari US. National Science Foundation.
"Bagi saya ini bukan sekadar tragedi kemanusiaan, tapi tragedi ilmu pengetahuan," ujar Comfort, yang memimpin proyek ini dari tim Amerika Serikat, seperti dilansir laman TIME, 1 Oktober 2018. Proyek ini juga melibatkan para ilmuwan dari Woods Hole Oceanographic Institute dan pakar bencana di Indonesia.
"Hati saya hancur. Kalau saja proyek tersebut tetap berjalan, tidak akan banyak jatuh korban," kata dia.
Setelah tsunami 2004 yang menewaskan lebih dari 230 ribu jiwa di belasan negara, termasuk Indonesia, berbagai lembaga riset internasional berinisiatif membangun sistem peringatan dini tsunami. Khususnya negara-negara di sekitar Samudera Hindia yang rawan tsunami dan Indonesia--negeri seribu gempa.
Inisiatif tersebut berhasil mendapatkan pendanaan dari Jerman dan beberapa negara lain untuk memasang 22 jaringan buoy--alat pendeteksi tsunami. Buoy inilah yang nantinya akan terhubung dengan sensor dasar laut untuk mendapatkan sitem peringatan dini tsunami paling canggih di dunia.
Tragisnya, setelah proyek ini berjalan dan buoy telah dipasang, alat ini malah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Gempa yang cukup besar di Sumatera pada 2016 menimbulkan kepanikan di Kota Padang merupakan indikasi bahwa alat yang satunya seharga ratusan ribu dolar itu tidak bekerja. Dugaan sementara alat-alat tersebut dirusak, dicuri, atau berhenti bekerja karena kurangnya dana pemeliharaan.
Hal itu diperparah saat lembaga-lembaga di Indonesia yang terlibat dalam inisiatif sistem peringatan dini tsunami mengalami pemotongan anggaran pada 2017. Saat itu, menurut Comfort, lembaga yang bertanggungjawab di Indonesia saling lempar dan berimbas pada gagalnya pemasangan sistem kabel.
"Ditunda," kata Comfort mengutip alasan dari tiga lembaga Indonesia yang berwenang. Lembaga yang dimaksud ialah Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Padahal sebelumnya, menurut dia, Kementerian Keuangan Indonesia telah menyetujui pendanaan pemasangan sistem kabel peringatan dini tsunami. "Dalam proyek kami di Bandung ada keengganan serupa dalam mempersiapkan sesuatu yang menurut merka tampaknya tidak mungkin.
Iyan Turyana, perekayasa dari Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana BPPT, menyatakan bahwa BPPT memang pernah diajak proyek tersebut pada 2005. "Kami sangat mendukung itu, awalnya. Tapi BPPT tidak dilibatkan penuh, " ujar dia saat ditemui di Gedung BPPT, Kamis, 5 Oktober 2018. "Mulai saat itu kami fokus ke cable based tsunameter (CBT) kami sendiri."
Sampai akhirnya pada 2016, Iyan bercerita, BPPT diajak bergabung kembali untuk membangun CBT yang rencananya akan digabung dengan akustik milik Amerika. Namun, kata dia, sejak 2016, BPPT sudah tidak lagi memiliki dana anggaran untuk riset tsunami.
"Jadi kami coba cari dana lain dari BMKG maupun BNPB yang sampai saat ini tidak berhasil didapatkan. Tentu sulit. Instansi mana yang bisa mengeluarkan dana sebanyak itu tanpa perencanaan yang matang?" kata Iyan.
Tim Indonesia, menurut dia, dipimpin oleh Harkunti Rahayu, pakar planologi dari Institut Teknologi Bandung. Hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dari Harkunti.
Iyan dan tim BPPT lain pun heran saat Comfort dan timnya meminta dana sebesar itu pada 2016. Musababnya, di awal program tidak ada pembicaraan detail mengenai pembiayaan sistem kabel. "Saya kira semua instansi yang terlibat sudah berusaha maksimal, termasuk BNPB dan BMKG. Tapi kan tentu ada prosedur yang harus dilewati. Jangan malah niat baik ini berakhir dengan pemeriksaan KPK karena ada prosedur yang dilabrak," ujarnya.
Di tempat berbeda, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) Daryono menolak jika dikatakan alasan mandek yang disebut Comfort karena kekurangan dana. Daryono berdalih saat ini pemerintah sedang fokus terhadap perbaikan infrastruktur pasca gempa bumi dan tsunami melanda Palu, Sulawesi Tengah pada 28 Oktober lalu.
"Butuh dana besar kan itu. Jadi ada prioritas, mana yang perlu didahulukan," kata dia di gedung BNPB, Jakarta Timur pada Kamis, 4 Oktober 2018. Sedangkan BNPB belum bisa dikonfirmasi terkait masalah ini.
Sumber: Tempo
