SUKABUMIUPDATE.com - Rencana kedatangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di lokasi pengungsian korban gempa Lombok di Kecamatan Gunung sari Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dihantui kasus malaria.
Dinas Kesehatan Lombok Barat setidaknya menemukan 32 kasus malaria di pengungsian korban gempa Lombok di sana. Adapun rinciannya adalah sebanyak 27 kasus berada di Desa Bukit Tinggi, dan 5 kasus di Desa Mekarsari.
Juru bicara Pemerintah Kabupaten Lobar Saepul Ahkam mengatakan, kondisi ini sudah dilaporkan ke Crisis Center di Pemerintah Provinsi NTB sekitar 3-4 hari lalu. Pemerintah sudah meminta agar pengungsi diberi kelambu untuk mengurangi penyebaran malaria.
Permintaan ini juga sudah diminta ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Tapi belum ada respon," ujar Saepul, Jumat 31 Agustus 2018.
Presiden Jokowi direncanakan akan kembali mengunjungi Lombok untuk melihat penanganan pasca gempa Lombok pada 2-3 September 2018. Jokowi direncanakan ke kota Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat. Rencananya Jokowi akan menyaksikan penutupan Asian Games di tenda yang telah disiapkan di sana.
"Nanti saya ke sana insya Allah Sabtu atau Minggu mengecek mulainya rekonstruksi rumah-rumah," kata Jokowi di Yogyakarta pada Rabu, 29 Agustus 2018, seperti dilansir keterangan tertulis dari Biro Pers Sekretariat Presiden.
Adapun mengenai pasien yang menderita penyakit malaria, Saepul Ahkam mengatakan pemerintah telah melakukan intervensi dengan memberikan pengobatan kepada para pasien.
Pasien malaria saat ini masih menjalani rawat jalan. Kondisi ini, kata Saepul, sangat mengkhawatirkan. "Mengingat lokasi penyebaran penyakit tersebut sangat dekat dengan kamp pengungsian," kata dia.
Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid juga meminta agar aspek kesehatan tersebut menjadi prioritas penanganan sebelum Presiden Jokowi berkunjung ke Gunung Sari.
"Segera kita kerahkan seluruh komponen untuk bergotong royong," ucapnya. Bukan hanya untuk kedatangan presiden, kata dia, namun menjadi rutin demi menjaga kesehatan para pengungsi gempa Lombok.
Fauzan Khalid pun menegaskan agar pihak BNPB secepatnya bisa merespons laporan dan memperbarui datanya tentang kondisi pasca gempa di Lombok Barat. "Kelambu itu kita yang butuh, tapi malah dikirim ke KLU dan Lotim,'' katanya.
Sumber: Tempo
