SUKABUMIUPDATE.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan bahwa dugaan mahar politik Sandiaga Uno tidak terbukti. Sebelumnya, Bawaslu menerima laporan adanya dugaan pemberian mahar politik dari Sandiaga ke Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera untuk bisa menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di pemilihan presiden 2019.
"Tidak ditemukan jenis dugaan pelanggaran pemilu yang dilanggar oleh terlapor," ujar Ketua Bawaslu Abhan dalam keterangan tertulis, Jumat, 31 Agustus 2018.
Sebelumnya, Federasi Indonesia Bersatu melaporkan dugaan mahar politik Sandiaga Uno ke Bawaslu pada 14 Agustus 2018. Mereka menilai Bawaslu perlu menindaklanjuti dugaan tersebut. Alasannya, politikus Partai Demokrat, Andi Arief, berulang kali menyebutkan Sandiaga memberi mahar politik ke PAN dan PKS. Menurut mereka, cuitan Andi Arief di Twitter dapat dijadikan bukti yang kredibel.
Abhan menjelaskan, alasan dihentikannya kasus dugaan mahar politik Sandiaga ini adalah tidak ditemukan bukti yang kuat. Pelapor dan saksi, kata dia, tidak mendengar atau melihat secara langsung peristiwa pemberian mahar politik tersebut. "Melainkan mendengar dari keterangan pihak lain, sehingga tidak memiliki kekuatan dalam pembuktian," ujarnya.
Bawaslu, menurut Abhan, juga tak mendapatkan keterangan langsung dari Andi Arief sebagai orang pertama yang menyebutkan dugaan mahar politik tersebut. Andi tak memenuhi tiga kali undangan pemanggilan dari Bawaslu. "Ketidakhadiran Andi Arief menjadikan laporan yang dilaporkan tidak mendapatkan kejelasan," katanya.
Padahal, Abhan mengatakan, pemeriksaan Andi Arief diperlukan untuk memberi keterangan terhadap bukti-bukti berupa kliping, screenshot, dan video yang dibawa pelapor. Tak adanya keterangan Andi, ucap dia, membuat bukti-bukti tersebut juga dikesampingkan.
Sandiaga Uno sebelumnya dituding Andi Arief menjanjikan masing-masing Rp 500 miliar kepada PKS dan PAN. Andi menyebut Sandi memberikan uang itu agar kedua partai membolehkannya maju sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto.
Adapun Sandiaga Uno juga telah mengklarifikasi dugaan pemberian mahar politik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menyampaikan bantahannya kepada Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Cahya Hardianto Harefa. "Tadi saya sampaikan kepada Pak Cahya bahwa saya membantah dan menyatakan itu tidak benar," katanya di gedung KPK beberapa waktu lalu.
Sumber: Tempo
