SUKABUMIUPDATE.com - Menuju Kabupaten Sukabumi lebih baik, Bupati Marwan Hamami menandatangani kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama implementasi aplikasi smart city dan e-government, bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Seperti dalam siaran pers yang diterima sukabumiupdate.com, Jumat (3/11/2017), smart city merupakan sebuah konsep kota cerdas yang dapat membantu masyarakat, mengelola sumber daya yang ada dengan effisien, dan memberikan informasi tepat, kepada masyarakat, atau lembaga, dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian tak terduga sebelumnya.

BACA JUGA: Bupati Sukabumi Kukuhkan Pengurus LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan

Marwan menyampaikan program e-government konsep yang sangat baik untuk diterapkan di Kabupaten Sukabumi. ”E-government sangat bagus, dan akan diterapkan secepatnya di Kabupaten Sukabumi,” sampainya, di sela-sela kegiatan di pendopo Kota Bandung, Rabu (1/11/2017).

Marwan menambahkan e-government merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakatnya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.

BACA JUGA: Bupati Sukabumi Hadiri Wisuda Hafidz Haflah Alqur’an Angkatan ke X

“E-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal serta menyampaikan pelayanan publik,” imbuhmya.

Sementara Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengatakan pertemuan hari itu adalah silaturahmi dan saling berbagi pengalaman masing-masing kabupaten/kota.

“E-government ini mempermudah pekerjaan, dibandingkan dengan manual. Bekerja bisa lebih efektif, dan salah satu upaya mencegah korupsi,” kata Laode, dalam kesempatan sama.

BACA JUGA: Bupati Sukabumi Canangkan Hari Kesatuan Gerak PKK-KB Kesehatan

Sedangkan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil mengungkapkan tujuan dari penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama implementasi aplikasi smart city dan e-government untuk mengkolaborasikan percepatan pembangunan yang menjadi tanggung jawab bersama.

“Sekaligus mendukung pemberantasan KKN, serta untuk mencari percepatan terhadap penyelesaian problematika, tentang reformasi birokrasi, dan tranparansi,” ungkapnya masih dalam kesempatan sama.