SUKABUMIUPDATE.com - Isu reshuffle kabinet terus menguat. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Akhmad Akbar Susamto, mengatakan para menteri ekonomi dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memiliki satu visi yang kuat. Menurut Akhmad, tim ekonomi Jokowi hanya kumpulan beberapa orang yang bekerja sesuai dengan jabatannya dan belum menjadi satu tim.

"Timnya pun gonta-ganti orang dan kebijakan yang diambil sering untuk jangka pendek. Kan ekonomi sedang lesu. Salah satu penyebabnya karena daya beli masyarakat rendah. Di saat seperti ini, pemerintah seharusnya bukan malah memajaki," katanya saat dihubungi Tempo, Kamis (13/7/2017).

Akhmad mengakui pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama untuk membangun infrastruktur. Namun, guna mengatasi kebuntuan itu, Akhmad menilai tim ekonomi Jokowi tidak satu irama. "Tapi apa kalau diganti menterinya akan berubah? Saya tidak terlalu yakin berubah," ujarnya.

Hal yang diperlukan tim ekonomi Jokowi, menurut Akhmad, adalah strong leadership. "Bisa di level menteri koordinator atau bahkan Presiden," tuturnya. Tapi yang pasti, kata dia, harus terdapat seseorang yang bisa memberikan arahan yang jelas. "Saya tidak melihat itu di tim ekonomi kita," tuturnya.

Akhmad menilai kinerja kabinet tidak semata-mata hanya tergantung pada satu atau dua orang menteri. "Yang kerap terjadi adalah kabinet dikocok ulang dan diganti menterinya, tapi kinerja tidak berubah banyak. Banyak kementerian yang begitu," katanya.

Menurut Akhmad, kinerja kabinet tidak akan banyak berubah meskipun dilakukan reshuffle karena iklim kerja kabinet yang akhirnya mempengaruhi kinerja keseluruhan. "Itu terkait dengan strong leadership tadi. Selain itu, waktu yang ada terlalu singkat bagi menteri sebagus apa pun membuat perubahan-perubahan," ujarnya.

Sejak Ramadan lalu, Jokowi disebut-sebut telah mempersiapkan reshuffle kabinet. Seorang pejabat di lingkaran Istana mengungkapkan Jokowi sedikitnya dua kali berdiskusi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yakni sebelum dan sesudah Lebaran.

Menteri yang dikabarkan akan didepak Jokowi adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur. Selain itu, posisi Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno juga terancam menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan dalam kerja sama PT Pelindo II dengan Hutchison Port Holdings.

Sumber: Tempo