SUKABUMIUPDATE.com - Presiden Joko Widodo berbicara mengenai komitmen agenda 2030 dalam forum Leaders Retreat Sesi II, Konferensi Tingkat Tinggi G20. Presiden menegaskan agar negara-negara G20 tidak mundur dari komitmen tersebut.

Agenda 2030 merupakan komitmen tentang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs). Jokowi menyampaikan Indonesia telah berkomitmen tinggi terhadap agenda tersebut. Dia mengaku telah mengambil dan memimpin langsung berbagai langkah untuk memastikan pelaksanaannya.

“Saya telah menandatangani Peraturan Presiden dan membentuk Tim Koordinasi Nasional bagi implementasi SDGs,” kata Presiden di Hamburg Messe Und Congress, pada Jumat, (7/7), waktu setempat seperti dilansir keterangan tertulis dari Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Sabtu (8/7).

Dia mengatakan Indonesia juga akan menggunakan forum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaporkan implementasi Agenda 2030 melalui Voluntary National Review. Forum tersebut direncanakan berlangsung di minggu yang akan datang.

Dalam forum tersebut, Presiden juga menyampaikan kembali komitmen Indonesia terhadap implementasi Paris Agreement. Dia mengatakan Indonesia akan menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Indonesia akan melakukan berbagai langkah antisipasi perubahan iklim. Langkah yang akan ditempuh antara lain memperpanjang moratorium pembukaan lahan baru, membentuk Badan Restorasi Gambut untuk memperbaiki dua juta hektar gambut dalam lima tahun, dan memperkuat upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan.

“Indonesia juga melakukan pengurangan sampah dengan reduce-reuse-recycle sebesar 30 persen pada tahun 2025 dan menetapkan target mengurangi sampah plastik laut (marine plastic debris) sebesar 70 persen hingga tahun 2025,” ujarnya.

Dalam proses transisi energi, Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia bekomitmen memperbesar porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional. Indonesia juga menargetkan peningkatan penggunaan biofuels dengan tetap berkomitmen pada mitigasi perubahan iklim.

Selain berbicara tentang ketiga hal di atas, Jokowi juga menyinggung soal perdagangan bebas dan pertumbuhan. Dia berfokus kepada reformasi pajak.

Jokowi menyampaikan apresiasinya terhadap upaya OECD dan negara G20 dalam mengatasi Base Erosion Profit Shifting (BEPS), memfasilitasi Automatic Exchange of Information (AEoI), dan mengimplementasi Multilateral Instrument (MLI). 

Dia mengatakan Indonesia harus memastikan bahwa AEoI dapat mengembalikan kewajiban wajib pajak ke negaranya dan memastikan pertukaran data yang memberikan manfaat. 

“Indonesia baru menyelesaikan program tax amnesty sebagai bagian reformasi perpajakan," ujar Jokowi lagi di forum KTT G20 tersebut. Dia menyampaikan hasilnya, yaitu dari US$ 366 miliar aset yang diungkap, sekitar 21 persen di antaranya adalah aset yang disembunyikan di luar negeri.

Sumber: Tempo