SUKABUMIUPDATE.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memastikan tidak akan ada audit ulang terhadap Kementerian Desa PDTT sehubungan dugaan suap terkait pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK untuk kementerian tersebut.

Anggota BPK I Agung Firman Sampurna saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) Tahun 2016 pada 15 entitas pemeriksaan di lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) I menegaskan tidak akan ada audit ulang tersebut.

"Tidak akan ada audit ulang, karena audit di BPK itu sistem. Jadi tidak bergantung kepada seorang auditor utama, seorang auditorat, atau pun seorang pimpinan BPK," ujar Agung di Jakarta, Senin (29/5).

Agung menjelaskan, pemeriksaan keuangan hingga pemberian opini oleh BPK prosesnya cukup panjang, mulai dari perencanaan, pengumpulan bukti, pengujian, klarifikasi, diskusi hingga proses penyusunan LHP dan action plan. Selain itu, di dalamnya juga terdapat quality assurance dan quality control untuk meminimalkan terjadi penyimpangan. Pemeriksaan tersebut juga melibatkan banyak pihak dalam struktural BPK.

Dua auditor BPK yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat 19 Mei 2017 lalu, lanjutnya, juga merupakan bagian dari sistem ketat yang dijalankan BPK. Namun, ia mengakui sistem ketat tersebut tetap tidak akan luput dari penyimpangan.

"Beliau merupakan bagian dari sistem tesebut. Sebagai manusia, kemungkinan melakukan hal-hal yang menyimpang tersebut itu semua mungkin," tuturnya. 

Karena itu, BPK menyiapkan katup pengaman yang lain yang disebut Majelis Kehormatan Kode Etik yang dilengkapi dengan whistleblowing system. "Jadi kalau ada hal-hal seperti itu mohon disampaikan," ujarnya.

Agung menambahkan, BPK sepenuhnya menyerahkan dan menghormati proses hukum kepada kedua pegawainya tersebut. Kendati demikian, ia berharap asas praduga tidak bersalah juga tetap dapat ditegakkan sampai ada putusan pengadilan.

"Kami meyakini apa yang aparat hukum lakukan, mari sama-sama kita lihat. Kami akan menjamin hak-hak dari pegawai BPK sebagai tersangka agar tetap terjamin sampai proses hukum selesai," katanya.

Terkait dengan status kedua pegawai BPK yang menjadi tersangka tersebut, Agung menyebutkan BPK akan membebastugaskan keduanya agar dapat berkonsentrasi terhadap penyelesaian kasusnya.

 

Sumber: Tempo