SUKABUMIUPDATE.COM - Kebijakan Pemerintah memberikan bebas visa untuk ratusan negara menuai pro dan kontra. Pemerintah mengklaim kebijakan ini akan meningkatkan devisa. Tapi, sebagian kalangan memandang kebijakan tersebut mengancam keamanan nasional hingga tergerusnya peluang kerja di dalam negeri yang diserobot oleh Tenaga Kerja Asing (TKA).
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Heri Gunawan menegaskan, Pemerintah musti mengevaluasi secara berkala kebijakan bebas visa tersebut. Pasalnya, kebijakan tersebut bisa menjadi pintu masuk ancaman bagi keamanan nasional.
Lebih dari itu, kebijakan tersebut berpotensi menghilangkan pendapatan negara lebih dari Rp1 triliun. Itu kebocoran yang terjadi dalam setahun ini. Belum lagi potential loss yang terjadi akibat tingginya risiko hilangnya potensi lapangan kerja di dalam negeri.
“Kebijakan bebas visa tersebut rawan disalahgunakan TKA illegal untuk bekerja di Indonesia. Modusnya adalah dengan "pura-pura" menjadi wisatawan asing lalu diam-diam bekerja. Ini tentu merugikan anak bangsa karena kesempatan bekerjanya hilang. Apalagi, menurut data Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia disebutkan, sedikitnya tujuh juta orang -termasuk angkatan kerja- yang menganggur,†tutur HG, sapaan akrab Heri Gunawan kepada sukabumiupdate.com, Jumat (23/12).
Ancaman lain, lanjut politikus muda Partai Gerakan Indoensia Raya (Gerindra) ini, musti diwaspadai adalah masuknya oknum-oknum yang punya niat jahat merusak keamanan nasional dengan modus sebagai wisatawan.
Dan itu terbukti baru-baru ini di Bogor. Orang Tiongkok dengan sengaja menanam cabai dan bahan pokok lainnya yang mengandung bakteri berbahaya. Belum lagi ancaman masuknya narkoba, serta kelompok tertentu yang punya tujuan untuk mengembangkan dan menanamkan idiologi dan pandangan radikal.
“Itu kalau dihitung-hitung merupakan potential loss yang punya risiko tinggi terhadap keamanan nasional,†cetusnya.
Lebih jauh suami dari Ny Kartini Gunawan ini menilai kebijakan bebas visa ini juga menyebabkan pengawasan dan pemeriksaan masuk dan keluarnya warna negara asing semakin sulit.
“Lebih-lebih perangkat teknologi pengawasan dan pemeriksaan di imigrasi kita masih lemah. Mudah sekali dibobol. Kita sangat memahami tujuan pemerintah untuk mendongkrak devisa lewat kebijakan tersebut. Namun, harus tetap dievaluasi untung-ruginya, termasuk analisis risiko terhadap keamanan nasional. Buat apa punya devisa segunung, tapi keamanan nasional terancam?†cetusnya.
