SUKABUMIUPDATE.com - Wacana Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), untuk mendirikan partai politik baru kembali mencuat. Partai yang diberi nama Partai Super Terbuka (Tbk) ini digadang-gadang akan memiliki sistem keterbukaan penuh dalam pemilihan ketua dan kepemilikan partai. Isu ini pertama kali disampaikan dalam wawancara dengan Najwa Shihab pada Februari 2025 dan kembali ditegaskan oleh Jokowi dalam pernyataannya pada Rabu, 3 Maret 2025, di kediamannya di Solo, Jawa Tengah.
“(Partai Super Tbk) Partai yang terbuka, yang super terbuka yang nanti pemilihan ketuanya juga dilakukan secara terbuka oleh seluruh anggotanya, dan itu betul partai milik bersama,” ujar Jokowi kepada awak media.
Baca Juga: Bareng Jokowi dan SBY, Prabowo Resmi Luncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara
Partai Lama Pernah Merayu Jokowi untuk Bergabung
Sebelum munculnya gagasan mendirikan partai sendiri, Jokowi sempat didekati oleh beberapa partai politik yang ingin mengajaknya bergabung. Partai Golkar, misalnya, pernah memberikan tawaran terbuka bagi Jokowi setelah ia disebut bukan lagi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), meskipun masih memegang Kartu Tanda Anggota (KTA). Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan bahwa Golkar akan menerima Jokowi dengan tangan terbuka jika ia memilih bergabung.
“Bahwa kemudian Pak Jokowi setelah menimbang lalu merenung kemudian menentukan pilihan ke Golkar misalkan, tentu Golkar akan menerima dengan tangan terbuka,” ujar Sarmuji pada 5 Desember 2024.
Tak hanya itu, Jokowi juga telah didaulat sebagai anggota kehormatan Golkar. Sekretaris Bidang Organisasi Partai Golkar, Derek Loupatty, mengungkapkan bahwa partainya memberikan status tersebut kepada para negarawan yang dianggap berjasa bagi negara, termasuk Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjadi Wakil Presiden RI.
“Mas Gibran juga kan (di Pilpres 2024) dicalonkan oleh Partai Golkar berpasangan dengan Pak Prabowo,” kata Derek.
Selain Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) juga sempat merayu Jokowi. Sekjen PAN, Eko Indro Purnomo (Eko Patrio), bahkan menyatakan bahwa partainya siap menggelar “karpet biru” untuk Jokowi jika ia ingin bergabung.
“Pokoknya gini, Pak Jokowi 1.000 persen kalau mau masuk PAN diterima. Welcome, ada karpet biru buat Bapak Jokowi, silakan,” ujar Eko Patrio pada 5 Desember 2024.
Baca Juga: Jokowi Dalam Daftar Tokoh Dunia 2024 Terkait Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi
Presiden terpilih Prabowo Subianto juga menyatakan bahwa Partai Gerindra terbuka jika Jokowi ingin bergabung. Pernyataan ini muncul setelah Prabowo bertemu dengan Jokowi di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada 6 Desember 2024.
“Oh kalau Gerindra terbuka, tapi kami tentunya tidak bisa maksa beliau masuk,” kata Prabowo.
Di sisi lain, Partai NasDem yang sempat berbeda haluan dengan Jokowi pada Pilpres 2024 juga membuka peluang bagi mantan presiden itu untuk bergabung. Ketua DPP NasDem, Teuku Taufiqulhadi, menyebut bahwa partainya selalu terbuka bagi Jokowi.
“Saya pikir, dalam konteks NasDem, selalu welcome. Apa pun bisa terjadi karena NasDem sebuah partai politik,” ujar Taufiqulhadi pada 17 Desember 2024.
Jokowi Resmi Dikeluarkan dari PDIP
Setelah berbagai spekulasi tentang statusnya di PDIP, akhirnya partai yang mengantarkan Jokowi menjadi presiden pada 2014 dan 2019 itu secara resmi memutuskan hubungan dengan mantan kadernya. Keputusan ini diumumkan pada 16 Desember 2024 melalui Surat Keputusan (SK) bernomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024.
“Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo,” kata Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun.
Baca Juga: Jokowi Soal Masuk Daftar OCCRP 2024: Yang Dikorupsi Apa? Dibuktikan Saja
Tantangan dan Harapan Partai Super Terbuka
Dalam wawancara dengan Najwa Shihab, Jokowi menyebut bahwa konsep partai politik yang ia gagas adalah partai berbasis kepemilikan kolektif oleh anggotanya. Namun, ia mengakui bahwa ide ini masih perlu dimatangkan lebih lanjut.
“Keinginan kita ada sebuah partai politik yang super Tbk. Artinya dimiliki oleh seluruh anggota,” kata Jokowi.
Wacana ini menimbulkan berbagai respons. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir, mengatakan bahwa rencana tersebut sah-sah saja, asalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Silakan saja. Ini baik, tapi harus sesuai dengan peraturan undang-undang, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mendirikan partai. Termasuk, soal model partai mau terbuka, tertutup. Mereka pendirinya mau seperti apa arah partainya,” ujar Adies Kadir pada 6 Maret 2025.
Dengan konsep baru yang diusung, Partai Super Terbuka berpotensi menjadi terobosan dalam dunia politik Indonesia. Namun, tantangan yang dihadapi juga tidak sedikit, terutama dalam hal struktur organisasi, pendanaan, dan regulasi. Apakah Jokowi benar-benar akan merealisasikan gagasan ini? Publik masih menunggu perkembangan selanjutnya.
Sumber : Tempo.co
