SUKABUMIUPDATE.com - Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengalami pemangkasan anggaran yang signifikan untuk tahun 2025. Semula, lembaga ini mendapat pagu anggaran sebesar Rp 1,084 triliun. Namun, atas instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi, anggaran Bakamla dipangkas menjadi Rp 729 miliar.
Kepala Bakamla, Laksamana Madya Irvansyah, mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran ini berdampak pada sejumlah belanja penting dalam upaya memperkuat pengamanan laut. Salah satu dampak terbesar adalah batalnya rencana pembelian speed boat, yang dinilai krusial untuk mendukung operasional Bakamla dalam menjaga wilayah perairan Indonesia.
Baca Juga: Apel Perdana Ramadan, Wali Kota Sukabumi Bahas 19 Program Unggulan di Tengah Efisiensi Anggaran
Dampak Pemangkasan Anggaran
Selain batal membeli speed boat, Irvansyah menyebutkan bahwa Bakamla juga harus melakukan penghematan di berbagai aspek, termasuk perjalanan dinas, pengeluaran protokoler, serta kebutuhan alat tulis dan peralatan kantor.
"Kita ada yang enggak jadi beli speed boat. Enggak cukup duitnya," ujar Irvansyah setelah rapat dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (3/3/2025).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa meskipun anggaran berkurang, Bakamla tetap berupaya menjaga kualitas kinerja dan hasil kerja mereka. "Harapan saya, walaupun anggaran kita menurun dari yang lalu, tapi hasil kerja, kinerja kita harus tetap. Output kita harus tetap," kata Irvansyah.
Baca Juga: Dampak Efisiensi Anggaran Mulai Terasa: Penghematan Besar dan Implikasinya
Tantangan Keterbatasan Sumber Daya
Menurut Irvansyah, bahkan sebelum pemangkasan ini, anggaran Bakamla sudah sangat terbatas. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, anggaran yang diakomodasi hanya mencakup sekitar 10 persen dari kebutuhan ideal untuk menjadi sea coast guard yang optimal.
"Anggaran yang ada hanya bisa memenuhi 10 persen kebutuhan untuk menjadi sea coast guard yang ideal," kata Irvansyah. Keterbatasan anggaran ini berimbas pada kurangnya sumber daya yang dimiliki Bakamla, baik dari sisi personel maupun kelengkapan peralatan.
Saat ini, Bakamla memiliki sekitar 1.300 personel yang tersebar di kantor pusat, daerah, serta yang bertugas berpatroli di laut dengan kapal. Dari segi armada, Bakamla hanya memiliki satu kapal berukuran 110 meter, tiga kapal berukuran 80 meter, tiga kapal berukuran 48 meter, dan puluhan kapal kecil lainnya. Jumlah ini masih jauh dari ideal untuk mengamankan perairan Indonesia yang luas.
Baca Juga: Gubernur Dedi Mulyadi Prioritaskan Efisiensi Anggaran untuk Kebutuhan Rakyat
Dorongan untuk Regulasi Keamanan Laut yang Lebih Kuat
Selain berbicara mengenai anggaran, Irvansyah juga menyoroti pentingnya regulasi yang lebih komprehensif terkait keamanan laut di Indonesia. Ia berharap pemerintah bersama DPR dapat segera menerbitkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan Laut yang telah lama dibahas.
Menurutnya, RUU ini tidak hanya akan memperkuat kapasitas Bakamla, tetapi juga dapat mengatasi tumpang tindih kewenangan antar lembaga dalam aspek keamanan laut. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan upaya pengamanan laut dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Pemangkasan anggaran Bakamla menjadi tantangan besar bagi lembaga ini dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga perairan Indonesia. Meski demikian, Bakamla tetap berkomitmen untuk mempertahankan kualitas kinerjanya di tengah keterbatasan yang ada. Ke depan, upaya peningkatan anggaran dan regulasi yang lebih baik menjadi hal krusial agar keamanan laut Indonesia dapat terus terjaga dengan optimal.
Sumber : Tempo.co
