SUKABUMIUPDATE.com - Pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, dalam acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, 19 Februari 2025, menarik perhatian publik. Luhut menegaskan bahwa Indonesia tidak berada dalam era kegelapan. “Kalau ada yang bilang Indonesia gelap, yang gelap kau, bukan Indonesia,” ujarnya, dikutip dari Antara. Namun, data ekonomi dan sosial yang ada menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia masih sangat besar.

Tingkat Pengangguran Masih Tinggi di ASEAN

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia per Agustus 2024 berada di angka 4,91%. Artinya, dari setiap 100 orang angkatan kerja, sekitar 5 orang tidak memiliki pekerjaan.

Baca Juga: Luhut: China Akan Kembangkan Teknologi Penanaman Padi di Kalteng, Dimulai Akhir Tahun Ini

Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, posisi Indonesia dalam hal pengangguran juga tidak menggembirakan. Berdasarkan data Dana Moneter Internasional (IMF) per Oktober 2024, Indonesia menempati peringkat kedua dengan tingkat pengangguran tertinggi di antara tujuh negara ASEAN, yaitu 5,1%. Hanya Filipina yang memiliki tingkat pengangguran lebih tinggi dengan 5,2%. Sementara itu, negara ASEAN lainnya memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah:

• Brunei Darussalam: 4,9%

• Malaysia: 3,5%

• Vietnam: 2%

• Singapura: 1,9%

• Thailand: 1%

24,06 Juta Penduduk Masih Hidup dalam Kemiskinan

Meskipun angka kemiskinan menunjukkan sedikit perbaikan, tantangan masih ada. Berdasarkan data BPS per September 2024, persentase penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 8,57%, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 24,06 juta orang. Angka ini turun 1,16 juta orang dibandingkan dengan Maret 2024.

BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai mereka yang memiliki pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan. Pada September 2024, garis kemiskinan ditetapkan sebesar Rp595.242 per kapita per bulan.

Baca Juga: Tak Mau Kalah dengan Singapura, Luhut Mau Bikin Konser Tandingan Taylor Swift di Indonesia

PHK dan Lapangan Kerja Masih Jadi Masalah Serius

Di sisi ketenagakerjaan, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) masih mengkhawatirkan. Pada periode Januari hingga Juni 2024, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat bahwa sebanyak 32.064 pekerja mengalami PHK. Wilayah DKI Jakarta menjadi daerah dengan PHK tertinggi, menyumbang 23,39% dari total jumlah pekerja yang terdampak.

Selain itu, keyakinan masyarakat terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan juga mengalami penurunan. Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) pada Januari 2025 mencatat bahwa indeks keyakinan konsumen (IKK) terhadap ketersediaan lapangan kerja berada di angka 112,6, turun dari 123,9 pada Desember 2024. Penurunan ini mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang belum stabil.

Indonesia Jadi Negara dengan Pemain Judi Online Terbanyak

Tantangan lain yang dihadapi Indonesia adalah maraknya judi online. Hasil survei DroneEmprit mengungkapkan bahwa Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara dengan pemain judi daring terbanyak di dunia, dengan jumlah pemain mencapai 201.122 orang.

Lebih lanjut, laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa perputaran uang dalam industri judi online di Indonesia mencapai Rp327 triliun pada tahun 2023. Sebanyak 168 juta transaksi judi online terjadi di dalam negeri, menunjukkan bahwa fenomena ini bukan sekadar tren, melainkan masalah sosial yang semakin besar.

Baca Juga: Prabowo Lantik Luhut Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional

Pernyataan Luhut yang menepis anggapan bahwa Indonesia sedang berada dalam era kegelapan mungkin mencerminkan optimisme pemerintah. Namun, data ekonomi dan sosial menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama dalam hal pengangguran, kemiskinan, PHK, serta maraknya judi online.

Meskipun ada perbaikan di beberapa sektor, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak masyarakat masih menghadapi tantangan ekonomi yang serius. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari pemerintah untuk memperbaiki kondisi ini dan memastikan bahwa optimisme yang disuarakan benar-benar sejalan dengan kesejahteraan rakyat.

Sumber : Tempo.co