SUKABUMIUPDATE.com - Musim panen akan segera tiba, dan Kementerian Pertanian bergerak cepat untuk memastikan hasil panen petani terserap secara optimal dengan harga yang menguntungkan.
Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah bekerja sama dengan Bulog, TNI, Perpadi, Bareskrim, serta para pengusaha penggilingan padi guna memastikan penyerapan gabah sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan.
Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi kesejahteraan petani tetapi juga menjaga stabilitas stok dan harga beras di tingkat nasional.
Dalam upaya menjaga harga gabah kering panen (GKP) tetap stabil di tingkat petani, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menggandeng TNI untuk memastikan harga sesuai ketentuan, yaitu Rp 6.500 per kilogram.
Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, dalam Rapat Koordinasi Teritorial Mabes TNI yang bertema "Sinergi Akselerasi Swasembada Pangan Nasional", yang berlangsung di Denma Mabes TNI, Jakarta, pada Rabu, 19 Februari 2025.
Kebijakan ini resmi diberlakukan mulai 15 Januari 2025 dan dirancang untuk melindungi pendapatan petani. Pemerintah juga menargetkan penyerapan gabah setara 3 juta ton beras hingga April 2025.
Sebelumnya Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menginstruksikan Perum Bulog agar segera menyerap gabah petani sesuai HPP guna menjaga stabilitas pangan nasional serta kesejahteraan petani, terutama pada saat panen raya.
Ia menegaskan bahwa apabila harga gabah mengalami penurunan, petani akan mengalami kerugian, yang pada akhirnya dapat berdampak pada produksi pertanian di musim tanam berikutnya.
“Karena itu, saya meminta bantuan penuh dari TNI untuk memastikan serapan Bulog berjalan optimal dan harga tetap stabil,” ujar politikus Partai Gerindra itu, dikutip dari Tempo.co.
Keterlibatan TNI, Sudaryono mengklaim, selama ini berdampak positif dalam sektor pertanian. Ia mencontohkan, tentara telah terlibat dalam program pompanisasi, optimalisasi lahan, pencetakan sawah, hingga menjaga kestabilan harga pascapanen.
Pejabat yang baru diangkat menjadi Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog ini mengatakan, TNI perlu mengawal kebijakan harga gabah agar tidak ada pihak yang membeli gabah di bawah harga pembelian pemerintah (HPP).
“Dibeli lebih mahal boleh, dibeli lebih rendah tidak boleh. Ini aturan yang sudah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Kami minta bantuan penuh dari seluruh jajaran TNI untuk mengawal serapan Bulog agar harga gabah di tingkat petani tetap stabil,” ujarnya.
Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) ini bercerita, ia dan Menteri Pertanian setiap hari ditanya langsung oleh Prabowo ihwal pergerakan harga gabah dan target serapan Bulog. Karena itu, ia akan bekerja untuk memastikan garga gabah stabil.
Sudaryono berharap, kerja sama antara Kementan dan TNI dapat semakin kuat agar serapan gabah berjalan maksimal. Ketahanan pangan, ujar dia, bukan hanya tugas pemerintah semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, termasuk TNI.
“TNI bukan hanya mitra, tetapi juga mata, telinga, dan corong keberhasilan program pertanian kita. Kalau TNI sudah turun tangan, semua bisa beres,” ujarnya.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik, ungkap Sudaryono, menunjukkan peningkatan luas panen nasional pada awal 2025. Pada Januari 2025, luas panen tercatat naik 55 persen, kemudian Februari naik 52 persen, dan Maret diperkirakan meningkat 54 persen.
Kendati begitu, ia mengakui ada potensi penurunan luas panen sebesar 9 persen pada bulan April yang harus diantisipasi untuk menjaga kestabilan harga gabah di tingkat petani.
Sumber: Tempo.co
