SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintah melalui Istana Kepresidenan menegaskan bahwa layanan pendidikan tidak akan terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyampaikan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan menyentuh sektor gaji pegawai maupun layanan publik, termasuk pendidikan. Presiden Prabowo Subianto disebut sangat peduli terhadap sektor pendidikan, sehingga berbagai program pendidikan tetap akan berjalan seperti biasa.
Hasan menambahkan bahwa terdapat 10 ribu sekolah yang akan diperbaiki pada tahun ini dari total 330 ribu sekolah yang membutuhkan perbaikan. Selain itu, program Makan Bergizi Gratis juga ditargetkan untuk anak-anak sekolah sebagai bagian dari perhatian pemerintah terhadap pendidikan. “Jadi kalau ada informasi bahwa layanan pendidikan terdampak efisiensi, itu tidak benar,” ujarnya saat memberikan keterangan pers pada Jumat, 14 Februari 2025.
Baca Juga: PHK di TVRI dan RRI Perburuk Kondisi Pers, AJI: Jangan Pukul Rata Pemangkasan Anggaran
Instruksi Presiden dan Efisiensi Anggaran
Pernyataan Istana ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Melalui kebijakan ini, pemerintah menargetkan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga hingga Rp 306,69 triliun. Namun, pemangkasan ini tetap menuai perhatian publik karena dinilai bisa berdampak pada operasional pendidikan dasar hingga tinggi.
Salah satu kementerian yang terdampak pemangkasan adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), yang mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp 22,5 triliun dari total pagu anggaran Rp 57,6 triliun. Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Togar M. Simatupang, mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan rekonstruksi anggaran untuk menghilangkan pemborosan. Namun, hingga saat ini, mereka baru bisa menetapkan sekitar 10 persen dari total efisiensi yang diperlukan.
Baca Juga: Ada Pemangkasan Anggaran, DPU Sukabumi: Sebagian Program Masih Berjalan
Dampak Pemangkasan terhadap Beasiswa dan UKT
Salah satu dampak pemangkasan anggaran di Kemendiktisaintek adalah kemungkinan pengurangan alokasi beasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, mengungkapkan bahwa beberapa program beasiswa yang terkena efisiensi antara lain:
-
Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K): Pagu awal Rp 14,698 triliun, dipangkas sebesar Rp 1,31 triliun (9%).
-
Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI): Pagu awal Rp 194 miliar, dipangkas 10%.
-
Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik): Pagu awal Rp 213 miliar, dipangkas 10%.
-
Beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KNB): Pagu awal Rp 85 miliar, dipangkas 25%.
-
Beasiswa dosen dan tenaga kependidikan: Pagu awal Rp 236 miliar, dipangkas 25%.
Selain beasiswa, pemangkasan anggaran juga berpotensi menyebabkan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa. Hal ini disebabkan oleh pemangkasan hampir setengah dari anggaran riset yang dikelola oleh Kemendiktisaintek.
Baca Juga: PHK Jurnalis Dampak Pemangkasan Anggaran, Dirut TVRI: Kontributor Daerah Di Stop Dulu
Pemangkasan Anggaran di Pendidikan Dasar dan Menengah
Di sisi lain, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga mengalami pemangkasan anggaran. Awalnya, kementerian ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 33,55 triliun dalam APBN 2025. Namun, pemerintah memangkas anggaran sebesar Rp 8,03 triliun hingga tersisa Rp 25,5 triliun. Setelah rekonstruksi, total pemangkasan dikurangi menjadi Rp 7,27 triliun, sehingga total anggaran yang tersedia menjadi Rp 26,27 triliun atau meningkat sekitar 3,6% dari sebelumnya.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengungkapkan bahwa meskipun ada tambahan dana sebesar Rp 763,3 miliar, pemangkasan tetap menjadi tantangan bagi operasional pendidikan dasar dan menengah.
Meskipun Istana memastikan bahwa layanan pendidikan tidak terdampak pemangkasan anggaran, realitas di lapangan menunjukkan adanya tantangan baru. Pengurangan anggaran di Kemendiktisaintek dan Kemendikdasmen bisa berdampak pada beasiswa, riset, serta potensi kenaikan UKT. Oleh karena itu, diperlukan strategi efisien dalam pengelolaan anggaran agar pendidikan tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan hak para pelajar dan mahasiswa.
Masyarakat dan pemangku kebijakan diharapkan terus mengawal kebijakan ini agar pendidikan di Indonesia tetap berkualitas dan dapat diakses oleh semua kalangan tanpa hambatan finansial.
Sumber : Tempo.co
