SUKABUMIUPDATE.com - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemangkasan anggaran pemerintah sebesar Rp 306,69 triliun pada 2025. Target tersebut tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Melalui Inpres yang diteken di Jakarta pada Rabu, 22 Januari 2025 itu, Presiden memerintahkan para menteri di Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Jaksa Agung, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, gubernur, dan bupati/wali kota untuk melaksanakan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor.
Instruksi penghematan tersebut dirasakan oleh Kementerian PU yang anggarannya dipangkas hingga mencapai Rp 81,38 triliun. Anggaran Kementerian PU yang semula Rp110,95 triliun kini hanya tersisa Rp 29,57 triliun.
Sebelumnya (pada tahun 2024), Kementerian PU merealisasikan anggaran Rp 40,29 triliun untuk pembangunan di IKN. Namun sepanjang 2025 ini, belum ada anggaran yang digelontorkan. “Anggaran itu (anggaran infrastruktur) diblokir semua,” kata Menteri PU Dody Hanggodo seperti dikutip tempo.co.
Sebelum anggaran Kementerian PU dipangkas besar-besaran, Dody sempat mengusulkan tambahan anggaran Rp 60,6 triliun. Ia mengusulkannya dalam rapat bersama Komisi V DPR pada Selasa, 3 Desember 2024. Dari total Rp 60,6 triliun yang Dody usulkan, Rp 14,87 triliun merupakan anggaran yang ia rancang untuk pembangunan infrastruktur di IKN.
Adapun rinciannya, Dody membagi anggaran tersebut ke Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp 9.900 miliar. Duit itu bakal ditujukan untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol, serta duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek. Kemudian, anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya senilai Rp 4.969,63 miliar untuk penyelesaian pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM), sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kemenhan, Polri, dan BIN.
Baca Juga: Warga Sukabumi Pertanyakan Program Makan Bergizi Gratis Belum Merata
Diarahkan ke Makan Bergizi Gratis dan Sektor Kesehatan
Dalam berita terpisah, Sri Mulyani mengungkap alasan Prabowo menginstruksikan efisiensi anggaran pada 2025. Dia menjelaskan, keputusan tersebut berawal dari kunjungan Presiden ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada akhir 2024 untuk mengawasi pelaksanaan tutup buku APBN.
“Makanya, disebutkan beliau melihat (APBN) secara detail. Dan selama ini, Presiden juga menyampaikan indikasi bahwa APBN dalam pelaksanaannya perlu dilihat dari sisi efisiensi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Triwulan I Tahun 2025 di Jakarta, Jumat, 24 Januari 2024, seperti dipantau dari akun YouTube Bank Indonesia (BI) Channel.
Sri Mulyani mengatakan, Presiden Prabowo memberi arahan agar pemanfaatan dana APBN sesuai dengan prinsip ketepatan sasaran. Selain itu, lanjut dia, Presiden juga meminta untuk mengurangi berbagai belanja yang dianggap tidak terlalu memberikan dampak nyata terhadap perbaikan dan penguatan perekonomian.
“Oleh karena itu, Presiden menyampaikan dalam instruksi untuk melakukan fokus anggaran agar makin efisien. Dan penggunaan anggaran akan ditujukan kepada langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, energi, dan perbaikan di sektor kesehatan,” ucap Sri Mulyani.
Sumber : tempo.co
