SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) drh Slamet mengusulkan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut tuntas persoalan pagar laut, khususnya di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.
Menurut legislator Senayan asal daerah pemilihan Sukabumi ini, dengan terbitnya izin Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di pagar laut Tangerang, maka hal itu sudah cukup sebagai bentuk ditemukannya pelanggaran-pelanggaran di wilayah laut.
“Kita akan panggil dulu menteri untuk tahu sejauh mana duduk persoalannya. Kalau nanti ditemukan terbit izin HGB, sertifikat keluar, maka (pembahasan) ini sudah lintas Komisi. Kami akan kaji secara mendalam. Kalau memang tidak mampu official Komisi IV, kami akan dorong nantinya menjadi Pansus,” kata dia setelah mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke pagar laut di perairan Tangerang, Banten, Rabu (22/1/2025).
Baca Juga: PMK Muncul Lagi! Aleg PKS Drh Slamet Beri Catatan Soal Pentingnya Revaksinasi Hewan
Tak hanya mengedepankan pembongkaran, Slamet juga menyebut setelah melakukan kunjungan dan dilakukannya pembicaraan dengan kementerian terkait, nantinya Komisi IV akan memberikan rekomendasi sehingga bisa diangkat lebih lanjut dalam bentuk Pansus.
“Karena kalau ingin menyelesaikan masalah ini sampai tuntas, harus dibentuk Pansus dan kami melihat semangat presiden untuk menegakkan hukum atas pelanggaran ini sangat kuat. Sehingga kami, khususnya di Komisi IV, akan memberikan support dan dukungan terhadap proses tersebut,” ujarnya.
Politisi senior PKS itu menambahkan, terkait masyarakat nelayan yang terdampak, Komisi IV akan melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama nelayan, terutama setelah dilakukannya pembongkaran terhadap pagar laut.
“Nelayan akan kami awasi terus setelah pembongkaran ini. Kami berencana berkomunikasi, bahkan dalam waktu dekat. Saya sudah komunikasi dengan ibu ketua akan kita panggil RDPU dengan para nelayan setelah dilakukannya kunjungan,” kata Slamet.
Sumber: Siaran Pers
